Aksi Depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Puluhan pemuda dan mahasiswa siang tadi melakukan aksi unjuk rasa depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Jakarta Selatan, Selasa, (25/02/2020). Aksi yang di pimpin oleh Fadli Rumakefing berjalan lancar dan tertib, adapun aksi tersebut menuntut ketidak kepedulian KPK dan Lembaga penegak hukum lainya yang selama ini tidak becus menyelesaikan persoalan Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Serta Pimpinan Lembaga Anti Rasuah itu didesak panggil dan periksa Abdul Mukti Keliobas (Bupati SBT) dan Fachri Husni Alkatiri (Wakil Bupati SBT).

Berikut release yang diterima redaksikota.com, sebagai berikut : Di penghujung kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, sebuah fakta kegagalan kembali terungkap. Ini terkait kepatuhan pelayanan publik pada tahun 2019. Ombudsman RI Perwakilan Maluku, menyerahkan hasil penilaiannya yang menyebutkan Kabupaten SBT masuk dalam zona merah atau masuk dalam kepatuhan rendah, peringkat tiga terburuk se Indoensia untuk penilaian tingkat kabupaten. Hasil yang diserahkan langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Slamet Hassan kepada Pemkab SBT, Jumat (6/12/2019)

Berdasarkan hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik yang dikeluarkan Ombudsman RI. Bahwa, Layanan Publik Tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menjadi yang terburuk ke-3 se-Indonesia untuk tingkat Kabupaten. Layanan publik di SBT masuk dalam kategori Zona Merah atau kepatuhan rendah.

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku, Hasan Slamet melalui siaran pers yang diterima, Jumat (06/12). Hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 sudah diserahkan ke Pemkab SBT. “Dari hasil penilaian Ombudsman pada Tahun 2019 ini, Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk dalam Kategori Zona Merah atau masuk dalam kategori kepatuhan rendah atau peringkat ke-3 terburuk Se –Indonesia untuk penilaian tingkat Kabupaten,”ungkapnya.

Selain itu, terkait Dana Desa pernah membuat Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Angkat bicara,” (Ia) mengatakan bahwa, sejumlah desa yang tersebar di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), hingga kini belum mendapatkan kucuran bantuan dana desa (DD) tahap pertama dan kedua yang seharusnya dicairkan pemerintah kabupaten setempat, pada April 2019. Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku, Costansius Kolatfeka kepada DMS Media Group mengatakan, sesuai aturan undang-undang mengharuskan dana desa yang masuk rekening pemerintah kabupaten paling lambat satu minggu sudah harus ditransfer ke rekening seluruh desa penerima, tetapi nyatanya sampai dengan memasuki Agustus 2019 tidak ada realisasi.

Adapun informasi yang kami himpun dari beberapa sumber di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terkait penggelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) terdapat banyak persoalan, seperti proses pencairan yang tertunda, program yang berkaitan dengan kegunaan ADD sangat amburadul dan adanya dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diduga kuat sangat masif. Belum lagi, kasus korupsi Sollar Cell tahun 2017 yang dilakukan Yayan Purnumo dan diduga kuat melibatkan dua Kepala Daerah yakni Bupati Tasikmalaya yang saat ini sudah terpidana dan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih berstatus sebagai saksi. Selain itu juga kasus dana perimbangan APBNP Tahun anggaran 2018, yang diduga kuat melibatkan Bupati Kabupaten SBT Mukti Keliobas dan PLT Kadis PU SBT Umar Bilahmar. Untuk diketahui bahwa, persoalan penanganan sejumlah kasus baik di maluku maupun di KPK RI sampai sekarang terkesan berjalan ditempat.

Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat SBT dan seluruh lembaga penegak hukum serta partai politik peserta pemilu untuk mari sama – sama dorong Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dan BPK RI serta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengambil tindakan terkait persoalan yang telah di rincikan diatas.

Dalam aksi tersebut dengan Hastag #BantuKamiBERJUANG, mereka mendesak lembaga terkait segera panggil dan periksa Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten SBT Provinsi Maluku, kedua mendesak BPK RI untuk segera audit anggaran pembangunan Ibu Kota Kabupaten Definitif SBT di Dataran Hunimual terakhir mereka juga mendesak BPK, KPK, Kejari, serta lembaga terkait segera audit anggaran ABPN, APBN-P APBD, ADD, serta semua Anggaran Negara yang telah di kucurkan selama lima tahun ini di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku.

“Ikuti Perkembangan Gerakan Kami di : WWW.BANTUKAMIBERJUANG.COM”