Beranda Peristiwa Pemilu Bisa Aman Jika KPU & Bawaslu Tak Berafiliasi Politik

Pemilu Bisa Aman Jika KPU & Bawaslu Tak Berafiliasi Politik

48 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA – Hoaks atau berita bohong jelang Pemilu 2019 dinilai merugikan semua pihak, mulai dari kandidat, partai politik, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat. Di sisi lain, yang perlu diwaspadai yakni adanya pembangunan opini publik mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Hoaks ini bakal menjadi salah satu sumber ancaman dan konflik dalam Pemilu 2019. Keberadaan berita bohong seperti 7 kontainer surat suara tercoblos nomor urut 01 salah satunya dianggap jadi pertanyaan besar terkait kinerja KPU, yang bisa memicu deligitimasi pemilu.

Direktur KoDe Inisiatif Veri Junaidi mengingatkan kepada KPU agar tidak hanya memberantas hoaks, melainkan juga dituntut bekerja keras memperbaiki kinerjanya. Selain itu, demi terselenggaranya pesta demokrasi agar berlangsung aman, damai maka pihaknya meminta KPU dan Bawaslu mengoptimalkan integritas pengawas pemilu di tempat pemungutan suara (TPS). Pengawas sifatnya wajib netral dan tidak memiliki afiliasi politik.

“Pengawas TPS menjadi kekuatan yang harus dioptimalkan penyelenggara pemilu. Pastikan pengawas di TPS netral dan tidak terafiliasi dengan politik,” ujar Veri disela-sela diskusi saat peluncuran Sistem Konsultasi Hukum untuk Caleg Perempuan dan Caleg Disabilitas di D Hotel Jakarta Selatan, kemarin.

Kata dia, pengawas TPS merupakan petugas yang krusial dalam menjamin keamanan suara pemilih. Ia bertugas mengawasi adanya oknum yang ingin memanipulasi data ataupun mencuri suara untuk kemenangan paslon maupun caleg tertentu.

Biasanya, lanjut Veri, permasalahan dalam pelaksanaan pemilu terjadi saat pemungutan suara dan rekapitulasi di kecamatan, provinsi, maupun saat di KPU. Pengawas TPS lah yang wajib mengantisipasi permasalahan tersebut dari hulu penghitungan suara.

“Kepada para saksi yang mewakili paslon capres-cawapres dan parpol untuk mengawal jalannya pemungutan suara di TPS. Jangan sampai kepentingan politik mengintervensi para saksi,” sebutnya.

Dia melanjutkan perlu juga upaya untuk melakukan tindakan pencegahan dini maupun upaya hukum lanjutan dalam menghadapi permasalahan hasil pemilu. Sebagai upaya pertolongan pertama pada caleg perempuan dan disabilitas menghadapi sengketa hasil Pemilu 2019. Elaw.defacto.id merupakan salah satu pengembangan fitur dari defacto.id. Jika defacto menyajikan data hukum secara luas dan lengkap, fitur elaw.defacto.id ini menjadi ruang bagi publik untuk konsultasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

“Menjadi ruang untuk pertolongan pertama bagi publik, untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi,” tambahnya.

Veri menambahkan agar Partai Politik bisa adil memperlakukan seluruh caleg tanpa membeda-bedakan apakah caleg perempuan atau laki-laki, disabilitas atau tidak disabilitas. Karena mereka memiliki hak memilih dan dipilih yang sama.

“Partai politik juga wajib memberikan advokasi lebih terhadap caleg perempuan dan caleg disabilitas agar tercapainya pemilu yang aman dan damai,” tandasnya.