Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Ajaran Khilafah yang selalu menjadi jargon politik kelompok Hizbut Tahrir Indonesia tampaknya membuat masyarakat semakin resah. Apalagi ideologi yang diklaim sebagai ajaran Islam yang wajib dijalankan tersebut akan menggeser ideologi Pancasila dari Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Sikap masyarakat tersebut ditunjukkan dengan tersebarnya banner penolakan di berbagai titik, bukan hanya di Bekasi saja melainkan di Jakarta.

“Bekasi Tolah Hizbut Tahrir”, “Tolak HTI di Kota Bekasi, Kami Seluruh Umat Muslim di Kota Bekasi Menyerukan Menolak HTI”, “Umat Muslim Pasar Rebo Tidak Setuju dengan Dengan Adanya HTI di Indonesi” dan masih banyak lagi banner penolakan lainnya.

Kemudian di kawasan Tambora Jakarta Barat juga terdapat penolakan yang sama terhadap organisasi yang rajin menyebut Umat Islam yang tidak sesuai dengan mereka sebagai Kafir itu.

Dalam narasi yang terbangun sebagai wujud penolakan terhadap HTI di Tambora, warga menganggap organisasi impor dari Palestina tersebut tidak sesuai dengan Pancasila.

“Menolak Adanya HTI, Karena HTI Tidak Sealir dengan Pancasila Umat Islam Tambora. Bubarkan HTI,” tulis dalam spanduk tersebut.

Beberapa lokasi juga terpasang banner serupa, baik di Tebet Jakarta Selatan, di Jatinegara Jakarta Timur hingga di kawasan Tangerang.

Perlu diketahui, bahwa Hizbut Tahrir Indonesia adalah ormas Islam yang membawa ideologi Khilafah sebagai bagian dari perjuangan politik mereka untuk mendirikan negara Islam. Khilafah yang dibangun HTI tersebut akan dijadikan sebagai pengganti Pancasila yang sudah final dijadikan ideologi bangsa dan negara Indonesia saat ini.

Karena ajarannya yang ingin menegakkan Khilafah tersebut, negara melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut izin organisasi mereka. Bahkan Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan Pancasila dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakat (Ormas).

Hingga sampai saat ini, ormas yang menentang adanya sistem demokrasi tersebut sedang menuntut hak demokrasi mereka dengan melawan negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).