Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA – Gerakan Rakyat Cinta NKRI Nanang Qosim mensinyalir adanya dugaan penyelewenangan dana Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Kemenkes yang digunakan untuk money politik oleh sejumlah caleg DPR RI.

“Masyarakat di Jawa Barat mengeluhkan maraknya penggunaan uang kampanye atau money politik yang disebarkan oleh para Caleg parpol yang berkompetisi di Pileg 2019 lalu ternyata berasal dari dana Germas (gerakan masyarakat sehat) yang dialokasikan oleh Kemenkes RI dan melalui Dana Alokasi khusus daerah,” beber Nanang, hari ini.

Menurutnya, dana Germas ini hanya di akses oleh para caleg-caleg incumben yang berasal dari Komisi IX DPR RI dan diturunkan pada masa kampanye sebagai bentuk money politik yang disertai atribut kampanye para caleg. Masyarakat sudah melaporkan kepada pihak Panwaslu Propinsi dan Penegak Hukum di Jawa Barat dan Jawa Tengah karena kegiatan penyelewengan anggaran ini sangat masif sebagai bentuk money politik di berbagai dapil di dua propinsi tersebut.

“Kami sudah memiliki bukti berupa alat bukti dan kesaksian bahkan pernyataan dari pihak Kemenkes dan berbagai kalangan yang terlibat bahkan menerima dana ini disertai dengan atribut kartu nama caleg tertentu dan himbauan untuk memilih caleg-caleg tersebut dan sudah kami bawa ke penegak hukum di Kejaksaan Agung untuk di tindak,” terang Nanang.

“Ini namanya kejahatan tindak pidana korupsi dan mengkhianati nurani masyarakat yang seharusnya dana tersebut murni untuk gerakan kesehatan masyarakat bukan untuk kampanye,” sebutnya.

Selain itu, kata Nanang, ada bukti video sang caleg membagikan dana tersebut dalam masa kampanye sembari menyatakan bahwa itu adalah bukti penyaluran aspirasi nyata dari caleg tersebut juga kami miliki dan tengah dilaporkan ke Bawaslu RI.

“Ini akan menjadi pembuka tabir korupsi yang dilakukan oleh banyak anggota dewan incumbent yang menjadi caleg DPR RI di negara ini dan ternyata sangat marak dilakukan secara terselubung,” jelasnya.

Pihaknya berharap Kejaksaan Agung, Polisi atau KPK dapat menindak lanjuti laporan ini sehingga para wakil rakyat yang dipilih masyarakat betul-betul sesuai dengan harapan rakyat.

“Bukan mengkhianati kedaulatan rakyat untuk mencari kekuasaan dan keuntungan pribadi saja,” pungkasnya.