Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Indonesia (APMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.

Aksi tersebut bertujuan untuk melawan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap tidak sesuai dengan representasi kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Salah satu yang jadi sorotannya adalah soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas.

Menurut koordinator lapangan, Muhammad Arira Fitra mengatakan, bahwa Perppu Ormas adalah bentuk represifitas pemerintah terhadap rakyat. Dengan Perppu Ormas tersebut, aktivis dari LMND tersebut menekankan pemerintah mencoba berlaku otoriter.

“Perppu Ormas sudah menghilangkan mekanisme hukum yang seharusnya menjadi hak warga masyatakat Indonesia,” kata pria yang karib disapa Birek dalam orasinya di atas mobil komando di depan DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (2/10/2017).

Ia juga menilai bahwa Perppu tersebut tidak ada kaitannya dengan upaya pemerintah membendung maraknya paham radikal dan intoleran di Indonesia. Justru sebaliknya, ia menanggap Perppu Ormas tersebut hanya untuk kepentingan para pemodal semata.

“Perppu bukan untuk menjaga ideologi bangsa. Tapi demi untuk kepentingan pemodal asing, dan ini yang mereka harus amankan dengan Perppu,” tukasnya.

Lebih lanjut, Birek pun menyatakan bahwa Perppu Ormas tersebut adalah sebuau regulasi yang sangat mengancam demokrasi yang berlaku di Indonesia.

“Perppu ormas telah mengancam iklim demokrasi rakyat,” pungkasnya .

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Pusat FMN, Dimas menilai bahwa Perppu Ormas dan beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tersebut masih banyak yang menindas rakyat kecil.

“Kita di sini memiliki pandangan yang sama terhadap kedzoliman rezim Jokowi-JK. Rezim Jokowi-JK telah mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan masyarakat,” kata Dimas dalam orasinya.

Kemudian Dimas juga sependapat dengan Birek. Bahwa salah satu kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tersebut adalah terbitnya Perppu Ormas.

“Perppu ormas itu Perppu untuk pembubaran ormas. Indonesia adalah negeri setengah jajahan. Negara ini adalah pemerintahnya disetir oleh imperialis amerika. Rezim sekarang ini adalah rezim boneka,” pungkasnya.

Selanjutnya, Dimas pun menganggap bahwa Perppu Ormas pun rentan mentah saat dilawan melalui jalur hukum Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika ingin menggugat Perppu, silahkan layangkan gugatan ke MK, silahkan tempuh jalur-jalur hukum. Padahal kita tahu seluruh instrumen peradilan berada di bawah kontrol rezim Jokowi-JK,” tegas Dimas.

Usai menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI tersebut, para Mahasiswa tersebut langsung menuju ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi mereka.