Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Temuan adanya hasil survei yang sempat mengagetkan terkait telah banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih sepakat NKRI Bersyariah dibandingkan NKRI Pancasila, Institut Demokrasi Republikan menilai itu menjadi atensi tersendiri.

“19% bukanlah jumlah yang sedikit. Ketika diminta memilih antara Islam sebagai dasar negara, dengan Pancasila; 19% orang ini ternyata lebih memilih Islam sebagai dasar negara,” kata Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan), Syaiful Arif dalam siaran persnya, Selasa (20/11/2018).

Maka dari itu, Arif memberikan rekomendasi agar pemerintah Indonesia memperketat lagi pendalaman dan penguatan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.

“Ini semestinya menjadi alasan pemerintah untuk kembali mengadakan program penguatan Pancasila di semua sektor lini masyarakat,” tuturnya.

Apalagi setelah dihapusnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) pada 1998, praktis tidak ada lagi penguatan Pancasila yang sistematis, struktural dan masif.

Karena hal itu pula, Arif pun memberikan saran jikapun program semacam P-4 diadakan kembali, konten kepancasilaan, metode pendidikan dan pelatihan (diklat), serta strategi pembinaan harus dirombak total.

“Tidak lagi mengacu pada gaya P
penataran P-4, melainkan penguatan Pancasila yang selaras dengan semangat Reformasi dan demokratisasi,” imbuhnya.

Arif menilai poin ini menjadi tugas berat bagi badan bentukan Presiden Jokowi yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi tidak ringan, karena selain menyegarkan teknik pendidikan, juga memperbarui materi wawasan Pancasila, agar tidak terjatuh di lubang yang sama dengan kelemahan P-4,” tukasnya.

Selain itu, Arif juga menilai bahwa masih banyaknya ASN anti Pancasila merupakan buah dari rentetan hasil program radikalisasi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok ekstremis.

“19% ASN yang anti-Pancasila itu sebenarnya merupakan korban dari proses ideologisasi yang dilakukan oleh kelompok radikal,” tuturnya.

Maka dari itu, ia pun mengajak agar para kelompok Islam moderat ikut bekerja keras membantu penyadaran terhadap mereka yang terpapar paham anti Pancasila sehingga dapat kembali ke NKRI yang Pancasilais.

“Penguatan Pancasila melalui wawasan keislaman moderat menjadi solusi yang tak bisa ditolak, jika ingin mengembalikan kembali kalangan terpapar radikalisme, ke pangkuan kesadaran berkebangsaan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa para ASN yang sudah terpapar paham anti Pancasila agar dilakukan pembinaan secara intensif. Jika tidak, ia khawatir mereka akan menjadi benalu.

“Tentang person-person dari 19% ASN tersebut, untuk dilakukan pembinaan secara intensif. Sebab jika tidak, mereka akan menjadi duri dalam daging lembaga kenegaraan, mengingat sebagai pegawai negeri yang hidup dari APBN, namun menolak dasar negara nasional,” tuturnya lagi.

Terakhir, ID-Republikan juga meminta agar BPIP menganggap temuan itu menjadi persoalan serius dan harus segera disikapi dengan cepat dan tegas.

“Meminta BPIP agar menjadikan persoalan ini sebagai pijakan problematik bagi program pembinaan Pancasila. Penguatan Pancasila semestinya tidak terhenti di dalam kegiatan sporadik dan simbolik, dengan penekanan pada pelibatan massal masyarakat tanpa pendidikan atau ideologisasi yang intensif,” tandas Arif.

“Jika penguatan Pancasila hanya terhenti pada kegiatan seminar dan festival budaya, maka masyarakat kita aka terus direbut oleh kelompok radikal yang secara intensif melakukan pendidikan non-formal di akar rumput,” tutupnya.

Perlu diketahui bahwa, Alvara Research Center mendapatkan temuan yang sangat mengagetkan, yakni pada tahun 2017 lalu tentang adanya 19,4% ASN yang anti-Pancasila. (***)