rian ernest
Jubir PSI, Rian Ernest. [istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menetapkan bahwa dugaan tentang adanya mahar politik Rp1 Triliun dari Cawapres Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Menurut mereka, sikap yang diambil oleh Bawaslu tersebut justru malah mengancam kredibilitas mereka sendiri sebagai lembaga negara sekaligus sebagai panitia penyelenggara pemilu.

“Keputusan ini menggelikan, dan dapat meruntuhkan kredibilitas Bawaslu,” ujar juru bicara PSI, Rian Ernest dalam keterangan persnya, Jumat (31/8/2018).

Menurut Rian, alasan Bawaslu bahwa mereka tak dapat membuktikan tuduhan tersebut karena Andi Arief tidak mau hadir, terkesan mengada-ada.

“Saya mencium bau amis di sini,” ujarnya

Andi Arief yang merupakan Wasekjen Partai Demokrat adalah seorang saksi kunci karena dia adalah orang yang pertama kali melontarkan tuduhan tentang adanya mahar Rp1 triliun tersebut. Karena itu, kata Rian, Bawaslu harus berusaha serius memperoleh keterangan langsung darinya.

“Bila Bawaslu mengaku tak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa Andi hadir, ya datangi saja kediaman Andi,” ujar Rian.

“Bukankah Andi sendiri sudah menyatakan bersedia didatangi Bawaslu?,” imbuhnya.

Namun karena pada posisi ini tiba-tiba Bawaslu mengeluarkan surat resmi bahwa kasus dugaan Mahar Politik Sandiaga Uno itu tidak dilanjutkan lagi karena dalam keterangan yang diambil beberapa saksi tanpa Andi Arief, tidak dibuktikan adanya pelanggaran pemilu itu, meskipun sejatinya Bawaslu memiliki beberapa alat bukti awal untuk mengungkap kasus tersebut.

“Sulit bagi akal sehat kita menerima bahwa Bawaslu memang serius berusaha menegakkan hukum. Pak Sandi sendiri tidak pergunakan forum panggilan untuk klarifikasi ke Bawaslu soal polemik mahar ini,” terang Rian.

Rian memperingatkan bahwa apa yang dilakukan ini akan meruntuhkan kredibilitas Bawaslu. Dan tidak menutup kemungkinan, pelanggaran sejenis di kemudian hari akan terulang.

“Para peserta pemilu akan melecehkan Bawaslu,” ujar Rian.

“Ke depan, kalau ada lagi dugaan pelanggaran, masing-masing pihak bisa begitu saja mengabaikan permintaan Bawaslu untuk diperiksa, karena toh sudah ada presedennya,” tambanya.

Di pihak lain, Rian juga menyayangkan sikap Andi yang terkesan juga tidak sungguh-sungguh berusaha membongkar dugaan penyuapan partai ini.

“Mengapa Andi tidak mengupayakan datang? Ini juga pertanyaan besar. Di awal dia nampak begitu berani membongkar dugaan penyuapan ini, tapi tiba-tiba belakangan seperti menciut,” tambah Rian.

Menurut Rian, kalau ternyata sebenarnya penyuapan itu tak ada, Andi bahkan bisa dituduh sebagai pembohong atau bahkan penyebar fitnah.

“Apalagi Andi pernah menyatakan bahwa ia diperintahkan partai untuk bicara itu,” katanya. “Kalau begitu, apa sebaiknya kita menganggap Partai Demokrat itu adalah partai pembohong?”

Menurut caleg PSI untuk wilayah Jakarta Timur ini, PSI merasa perlu bersuara karena politik uang adalah persoalan sangat serius yang mengancam demokrasi Indonesia.

“Kalau soal suap menyuap ini dibiarkan, bagaimana mungkin kita akan bisa memperbaiki pemilu dan demokrasi kita?” tanya Rian.

(rel)