Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. [foto : twitter/BudiKaryaS]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tetap akan dijalankan sebagaimana mestinya.

Apalagi dalam aturannya, per tanggal 1 Februari 2018 regulasi tersebut akan diterapkan secara merata. Namun dalam kurun waktu 1 bulan sejak diterapkan yakni tanggal 1 Februari tersebut, Dishub dan instansi terkait akan menerapkan sosialisasi.

“Tanggal 1 Februari tetap diberlakukan, tetapi yang diadakan operasi simpatik, tidak ada tilang. Paling tidak dalam sebulan diperingatkan kalau belum ada SIM (SIM A umum) ya buat SIM,” kata Budi Karya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Perlu diketahui, dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor Kementerian Perhubungan, berbagai komunitas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) Indonesia menyampaikan keresahannya terkait dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pemberlakuan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.

Bagi mereka, Permenhub tersebut telah merugikan seluruh driver online dengan kewajiban beberapa hal, diantaranya adalah seluruh driver harus memiliki SIM A umum yang notabane dimiliki oleh pengemudi angkitan umum.

Kemudian terkait dengan uji kelayakan kendaraan (KIR) bagi kendaraan mereka, sementara kendaraan yang digunakan untuk menjalankan bisnis taksi online tersebut adalah mikir pribadi mereka.

Selanjutnya masalah kewajiba pemerintah untuk meminta seluruh Driver Online mendaftarkan keanggotaan dan kendaraanya pada koperasi yang akan mengelola bisnis tersebut. Bagi mereka tidak adil lantaran mobil yang mereka gunakan adalah milik pribadi dan mereka ambil dari dealer.

Yang tak kalah membuat mereka kesal adalah pembatasan wilayah dengan penanda stiker driver online di mobil mereka. Menurut Aliando, kebijakan tersebut tidak hanya membatasi akses usaha mereka saja melainkan menimbulkan konflik keamanan yang jelas tidak ada jaminan khusus keselamatan bagi mereka.

“Jika kita mengikuti semua yang ada di Permen 108, maka kita tidak ada bendanya angkot,” kata Gimbal, salah satu driver online asal Jogja di atas mobil komando, Jakarta, Senin (29/1/2018).