Aksi 299
Ketua Presidium Alumni 212/Jubir FPI, Slamet Maarif usai mediasi dengan DPR RI. [foto : twitter]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Anggota Komisi II DPR RI, Al Muzzammil Yusuf mengatakan, bahwa DPR akan segera membas tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perrpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Muzzammil saat massa Aksi 299 dari Presidium Alumni 212 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, kemarin.

“Tekait Perppu Ormas, tanggal 17 dan 19 Oktober kami menerima dan mendengar seluruh aspirasi tokoh intelektual, LSM, Ormas, hingga siapapun yang ingin menyampaikan,” kata Muzzammil, Jumat (29/9/2017).

Muzzammil yang merupakan anggota Fraksi dari Parti Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan, bahwa sejauh ini fraksinya itu tetap menentang adanya Perppu Ormas tersebut. Baginya, Perppu yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku saat ini.

Senada dengan Muzzammil, Wakil Ketua DPR RI yang merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, bahwa Perppu Ormas yang kini masih menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat tersebut tidak tepat.

Baginya, Perppu tersebut sama halnya dengan negara ingin membungkam suara-suara kritis dari masyarakat yang tidak sejalan dengan langkah politik dan kebijakan pemerintah.

“Perppu ini bertentangan dengan UUD 1945. Dan Perppu ini akan membungkam suara kritis yang seharusnya ada dalam demokrasi kita,” kata Fadli Zon.

Bagi Fadli, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berserikat dan berkumpul adalah menjadi hak bagi seluruh warga negara. Negara tidak boleh memberikan batasan.

“Dalam UUD setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, baik lisan maupun tulisan,” pungkasnya.

Diketahui, ratusan ribu masyarakat yang merupakan elemen dari simpatisan dan eks pengurus serta kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Massa yang dikomandoi oleh Presidium Alumni 212 tersebut menentang keras adanya Perppu Ormas tersebut, dan memaksa agar DPR menolak Perppu tersebut.

Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawal ketat dari aparat gabungan Kepolisian dan TNI di sekitar gedung DPR RI teresebut.