t
Beranda Headline Setya Novanto Menang di Praperadilan, Status Tersangkanya Gugur

Setya Novanto Menang di Praperadilan, Status Tersangkanya Gugur

WIB
99 views
| Estimasi Baca: 2 minutes
Cepi Iskandar
Hakim Cepi Iskandar yang memutuskan status tersangka e-KPT Setya Novanto gugur.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan bahwa status tersangka kasus tindak pidana korupsi e-KTP yang disandangkan kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto tidak sah secara hukum.

Alasan ketidak-sahannya penetapan tersangka Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut lantaran tidak berdasarkan pada UU maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijalankan oleh lembaga antirasuah itu.

“Menimbang, penetapan pemohon tidak berdasarkan prosedur sesuai UU KPK dan SOP KPK, maka penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah,” kata Cepi saat membacakan putusan sidang Praperadilan di PN Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).

Selama persidangan berlangsung, kuasa hukum Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana menyampaikan bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdapat SOP penyidikan oleh KPK. Sementara itu, ia ingin agar LHP tersebut sebagai alat bukti bahwa memang selama ini masyarakat tidak mengetahui terkait dengan SOP KPK sendiri.

Selain itu, mereka juga mengadirkan tiga saksi ahli. Mereka adalah pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Chairul Huda dan pakar hukum tata negara dan administrasi I Gde Pantja Astawa.

Sementara di pihak lain, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyampaikan, pihaknya menetapkan Setnov sebagai tersangka korupsi e-KTP telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sejumlah kelengkapan yang menjadi dasar hukum juga telah dipegang KPK.

Menurut Setiadi, KPK telah mengumpulkan fakta hukum, bukti permulaan yang cukup, dan didukung sekitar 270 dokumen, surat, rekaman, dan keterangan ahli.

Namun pihaknya menyayangkan saat Hakim Cepi menolak mengizinkan pemutaran rekaman saat sidang Rabu lalu. Menurut Setiadi, rekaman pada 2012 itu dinilai bisa menunjukkan pihak-pihak yang sejak awal ikut merancang korupsi e-KTP.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada 17 Juli lalu. Beberapa waktu kemudian, pada 4 September, Setnov mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan itu terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

Setnov disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.