Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. [*istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai bahwa kasus dugaan suap yang menimpa mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman merupakan kasus kecil namun menimpa orang besar. Fahri bahkan menilai tidak ada konstruksi hukum dalam kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).‬

“Ini kasus adalah kasus orang besar tetapi bukan kasus besar. Ini adalah kasus kecil bahkan sebetulnya dalam konstruksi hukumnya itu bisa dibilang tidak ada,” ujar Fahri usai menghadiri RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Tim Pengkajian kasus Irman Gusman di ruang rapat pimpinan DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2016).‬

Fahri menilai, bahwa apa yang dilakukan KPK saat ini sudah jauh dari standar etika hukum dalam menangkap dan memproses hukum Irman Gusman. Pasalnya, KPK dalam memproses hukum Irman harus memperhatikan kedudukan Irman sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara.‬


“Jadi ada prosedurnya terhadap pejabat negara itu ada prosedurnya. Dan penjemputan pak Irman Gusman itu yang menurut saya penculikan pak irman gusman malam-malam itu sebetulnya keluar dari standar etika kita di dalam menyelenggarakan kegiatan kenegaraan,” ungkap Fahri.

‪DPD, menurut Fahri sebagai lembaga baru sejatinya masih mencari jati diri. Ia menduga adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu untuk melemahkan fungsi kelembagaan DPD.

‪”Nah, hal-hal ini lah yang sebetulnya belum tuntas, saya mohon DPD hati-hati dalam bekerja. Jangan dengan adanya kasus ini memiliki dampak negatif pada kelembagaan, harus ada proteksi kepada kelembagaan,” tandas Fahri.

‪”Kita ingin menuntaskan kasus ini, dan saya khawatir ada pihak- pihak yang ingin agar DPD ini tidak perlu ada. Sebab itu adalah pengabaian terhadap negara yang besar dan tidak mungkin diwakili dengan satu cara, untuk menghilangkan DPD,” tegas Fahri. [ike]