Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath bacakan isi konferensi pers Aksi Apel Siaga 313 dan Launching Subuh Akbar Indonesia (SAI) di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta, Redaksikota.com – Pengamat politik Syaiful Arif menilai bahwa aksi yang rencananya akan digelar oleh Forum Umat Islam (FUI) yang dikomandoi oleh Muhammad Al Khaththath bisa berbahaya ketika masih menyeret isu untuk membangun persepsi publik bahwa aparat dan penyelenggara pemilu tidak netral.

“Persoalannya apakah memang semua aparatur pemilu tidak netral dan itu patut dipertanyakan. Sehingga ketika tujuan untuk mengawal kenetralan itu dilatari oleh kecurigaan pada netralitas aparat penyelenggara pemilu, ya itu bermasalah,” kata Arif kepada wartawan di D’Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).

Kemudian ia juga mewanti-wanti agar tidak ada narasi yang seolah Prabowo-Sandi pasti menang, dan jika kalah maka dipastikan ada kecurangan. Baginya, narasi semacam itu justru akan membuat suasana semakin kacau khususnya usai proses pencoblosan berlangsung yakni tanggal 17 April 2019 nanti.

“Kalau itu terjadi ya mereka sudah melakukan delegitimasi pada proses pemilu yang berjalan. Ya kalau memang narasinya seperti itu bermasalah akan timbulkan chaos karena sangat kita sayangkan,” tuturnya.

Sementara itu, founder dari Pancasilapedia itu menegaskan bahwa sejauh ini ia tidak yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlaku curang dalam menjalankan proses pemilu 2019. Hal ini dilatarbelakangi oleh keberadaan kemajuan teknologi survei yang selalu melalukan proses quick count.

“Artinya sebenarnya KPU tidak akan bisa berlaku curang karen sudah diawasi oleh teknologi survei yang dilakukan oleh lembaga survei ini. Kan quick count dengan real count tidak beda jauh,” ujar Arif.

“Sehingga kecurigaan masyarakat atas ketidaknetralan KPU tidak beralasan lagi,” imbuhnya.

Pun demikian, Arif menilai bahwa aksi apel siaga 313 yang akan digelar hari Minggu (31/3) besok di depan gedung KPU itu sah-sah saja dilakukan jika merujuk pada hak demokrasi. Namun demikian tidak dibenarkan jika aksi itu hanya untuk menciptakan narasi kontradiktif dan membangun opini penyelenggara pemilu serta aparat tidak netral.

“Kalau sekedar bagian dari dukungan masyarakat pada netralitas pemilu itu wajib. Tapi kalau itu jadi satu kecurigaan dan akan ditindaklanjuti dengan berbagai aksi yang menentang hasil pemilu jurdil, itu sudah bertentangan dengan demokrasi,” tutupnya.