indria samego
Peneliti IPI, Prof Indria Samego. [foto : Redaksikota]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Indria Samego menilai bahwa gerakan deklarasi 2019 Ganti Presiden yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dikoordinir oleh oknum yang berafiliasi dengan partai politik tertentu adalah gerakan kampanye.

Kampanye tersebut dikatakan Prof Indria adalah adanya seruan dan ajakan untuk tidak memilih pihak tertentu dan memilih pihak tertentu. Narasi yang terbangun dalam kegiatan-kegiatan tersebut jelas merupakan sebuah kampanye yang harus diproses oleh penyelenggara pemilu karena menyalahi aturan, apalagi jelas saat ini belum masuk waktunya tahapan kampanye.

“Saya menyatakan ini adalah kampanye, karena di situ ada ajakan untuk tidak memilih si A. Mereka mengajak untuk mengganti Presiden, berarti mengajak untuk mengganti Jokowi,” kata Indria ketika ditemui usai diskusi media yang digelar oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Gedung Joeang 1945, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018).

Kemudian ia juga menilai bahwa pelanggaran yang nyata tersebut seharusnya langsung disikapi tegas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara. Namun sayangnya sampai saat ini tidak ada tindakan apapun, baik berupa teguran atau tindakan keras selanjutnya.

“KPU dan Bawaslu seharusnya sudah melakukan tindakan, tapi di sini KPU dan Bawaslu banci tidak berani,” ujarnya.

Dari segi pidana, Prof Indria menilai memang tidak ada pelanggaran hukum pidana dalam kasus gerakan 2019 Ganti Presiden tersebut. Hanya saja ada persoalan etik yang diabaikan dalam ranah kebebasan berekspresi itu.

“Kalau berbicara hukum, memang tidak ada pelanggran hukumnya. Tapi, disini yang jadi masalah adalah bukan lagi aturan hukum tapi disini yang dilanggar adalah segi etik. Masyarakat negara yang beradab itu menganut segi etik. Disini yang perlu diingatkan adalah pemimpinnya bukan kepada pengikutnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prof Indria pun meminta agar semua pihak memberikan nasehat kepada siapapun elite pegiat gerakan 2019 Ganti Presiden tersebut, dan salah satunya adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

“Seperti Mardani Ali Sera, diingatkan untuk kerja saja yang benar di DPR. Jika memang itu diarahkan untuk pengantian, tunggulah jadwal dari KPU. Kalau sudah waktunya, barulah buat tagline macam-macam yang tentu tidak melanggar aturan,” tutupnya.

(ibn/ron)