Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Pengamat politik senior dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa gerakan apel siaga umat 313 yang akan digelar oleh Forum Umat Islam (FUI) memiliki indikasi kuat untuk mendelegitimasi proses pemilu 2019 ini.

Menurutnya, narasi yang dibangun dalam kegiatan yang akan digelar di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah untuk membentuk opini publik tentang adanya kecurangan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga aparat keamanan seperti TNI dan Polri.

“Aksi tersebut untuk membentuk opini penyelenggara tidak netral, aparatur negara tidak netral, mereka yakin kalau pemilu jujur dan adil (maka) Prabowo menang, ini kan suudzon. Ya, ini bisa dikatakan sebagai propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu,” kata Karyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Padahal menurut Karyono, mayoritas hasil penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga survei, elektabilitas Jokowi-Maruf masih terbilang lebih tinggi dibandingkan penantangnya yakni Prabowo-Sandi.

Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath bacakan isi konferensi pers Aksi Apel Siaga 313 dan Launching Subuh Akbar Indonesia (SAI) di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.

Atas dasar itu, Karyono menduga, berbagai narasi tentang adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu justru menunjukkan ada kepanikan dari kubu paslon presiden nomor urut 02, sehingga dibuatlah narasi-narasi kecurangan yang diframing secara sistematis untuk mendelegitimasi hasil
Pemilu jika jagoan mereka di Pilpres 2019 itu kalah.

“Mayoitas hasil lembaga survei telah memprediksi, elektabilitas Jokowi-Maruf Amin di atas Prabowo – Sandi. Dari data survei tersebut, tentu saja mereka sudah tahu bakal kalah. Karenanya berbagai narasi dan aksi yang dibuat justru menunjukkan kepanikan mereka sendiri,” terangnya.

Sementara itu terkait dengan rencana kegiatan mengapa digelar hari Minggu yang notabane adalah hari libur, Karyono menduga tujuan mereka sesungguhnya bukan untuk bertemu dengan komisioner KPU, tapi sekadar untuk membentuk opini publik tentang kecurangan. Selain itu, tujuannya agar menghadirkan jumlah massa lebih banyak.

“Mengapa hari Minggu menurut saya, untuk supaya terkumpul jumlah massa yang lebih besar karena hari libur,” nilainya.

Apapun itu, menurut Karyono aksi umat 313 yang dikomandoi Al Khaththath itu bisa jadi merupakan bagian dari grand design untuk mendelegitimasi hasil pemilu dengan cara membuat propaganda dengan narasi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

“Al Khaththath itu kan preferensi politiknya cenderung ke Parbowo-Sandi. Dan ini bagian dari grand design untuk mendelegitimasi proses dan hasil pemilu,” tegasnya.

Maka dari itu, Karyono pun meminta kepada masyarakat luas agar tidak hanyut oleh propaganda politik yang sengaja dibuat untuk membentuk persepsi negatif terhadap penyelenggara pemilu.

“Kita percayakan proses pemilu ini kepada penyelenggara pemilu”, ujarnya.

Karyono pun meminta masyarakat jangan mudah terpengaruh oleh isu kecurangan yang sengaja diciptakan kelompok tertentu. Masyarakat harus melakukan cross check dan jangan mudah terprovokasi.

Pun demikian, ia meminta masyarakat ikut aktif mengawasi pelaksanaan pemilu agar proses kontestasi elektoral dapat berjalan dengan jujur, adil tanpa ada kecurangan.

“Tentu masyarakat harus melihat secara objektif dan terus mengawal proses pemilu. Tapi jangan pula terprovokasi oleh propaganda yang belum tentu benar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Karyono meminta agar masyarakat lebih teliti dan hati-hati dalam menyerap informasi serta bijak dalam menyikapi berbagai opini yang dibentuk oleh pihak manapun, termasuk menyikapi aksi 313 yang mengatasnamakan umat.

“Menyampaikan aspirasi dalam bentuk aksi demo memang dijamin oleh konstitusi. Tapi masyarakat harus teliti. Jangan terprovokasi oleh aksi propaganda politik yang sering digunakan untuk mengelabuhi publik. Percayakan pelaksanaan Pemilu kepada penyelenggara dengan tetap melakukan pengawasan agar pemilu berjalan jujur dan adil,” tegas Karyono.

Namun demikian, ia meminta kepada seluruh penyelenggara negara baik penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta seluruh aparatur negara tetap menjaga netralitasnya.

“Saya juga meminta kepada KPU, aparat negara harus netral. ASN, Polri, TNI, BIN harus tetap netral,” tegasnya lagi.

Kepada seluruh stakeholder pemilu ikut menjaga agar proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

“Kita semua harus mendorong supaya pemilu dilaksanakan dengan jurdil, langsung, umum, bebas dan rahasia,” terangnya.

Terakhir, Karyono meminta agar segala bentuk ancaman dan intimidasi harus dihentikan dan dilawan dengan tegas.

“Intimidasi dan teror dalam bentuk apapun harus dihentikan. Baik teror yang menggunakan isu SARA, ancaman fisik maupun non fisik,” tutup Karyono.