Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Pengamat politik dari Presiden University, Muhammad AS Hikam mengingatkan kepada pemegang kekuasaan saat ini bahwa TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 bukanlah sejatinya tujuan dari adanya gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Sejatinya masalahnya bukan pada apakah TAP MPRS XXV/66 ada dan dipakai sebagai salah satu konsiderannya. TAP MPR itu jelas penting kehadirannya, tapi tak cukup sebagai <em>raison d’etre</em> penolakan terhadap RUU HIP,” kata Hikam dalam keterangan persnya, Minggu (28/6/2020).

Ia memandang bahwa penolakan demi penolakan yang terjadi saat ini sebetulnya berada di dalam konteks pasal-pasal yang memberikan ruang bagi siapapun untuk melakukan penafsiran sepihak terhadap Pancasila sebagai falsafah final bangsa dan negara Indonesia.

“Sebab seandainya dalam konsideran RUU HIP ditambah dengan TAP MPR XXV/66, tapi pasal-pasal yang substansinya adalah ‘monopoli TAFSIR atas Pancasila’ masih belum hilang, saya khawatir RUU tersebut akan tetap menjadi sumber kegaduhan di negeri kita,” ujarnya.

Bagi hikam, konteks dari kegaduhan terhadap RUU HIP ada dua, yakni persoalan substansi dan persoalan prosedural.

“Inti masalah ada dua. Secara substantif RUU HIP berpotensi membuka jalan bagi monopoli tafsir atas Pancasila, sebuah pengalaman traumatik pada era rezim2 Orla dan Orba,” tuturnya.

“Secara prosedural, parpol-parpol pengusul dan pendukung akan berusaha mencari celah untuk menggolkan RUU tersebut,” imbuhnya.

Apalagi Hikam juga menyinggung masalah penetapan RUU Minerba dan RUU KPK yang telah diketok menjadi Undang-undang dengan segala dinamikanya.

“Masih segar ketika UU Minerba dan KPK dibentuk dan ditetapkan dengan menggunakan jurus ‘<em>sluman slumun slamet</em>’ itu. Jika rakyat meleng, hal yang mustahal bisa saja terjadi,” tandasnya.

Menurut Hikam, dinamika RUU HIP ini harus terus menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia agar DPR RI sebagai legislatif tidak sembrono dalam mengetok palu. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak perhatian publik terkuras sementara RUU yang dianggap bermasalah mulus melenggang menjadi Undang-undang.

“Maka publik harus sangat hati-hati dalam memantau dinamika RUU HIP di DPR. Bukan hal yang mustahil jika kondisi yang sedang terjadi akibat Covid-19 ini dimanfaatkan oleh para politisi dan parpol di Senayan untuk diam-diam memproses RUU HIP tersebut,” tutur Hikam.

Terakhir, Menteri Riset dan Teknologi era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu pun memperingatkan kepada siapapun kelompok masyarakat sipil yang masih memiliki komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan menolak tafsir tunggal, mesti cermat.

“Tidak harus melakukan aksi demo apalagi dengan kekerasan. Tetapi terus mendukung upaya-upaya organisasi masyarakat sipil yang sudah punya rekam jejak membela Pancasila dan demokratisasi dalam sejarah negeri ini,” tutupnya.