Tjahjo Kumolo
Tjahjo Kumolo
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G. Plate menilai pertimbangan Tjahjo Kumolo soal penunjukan polisi menjadi Plt gubernur menunjukkan jika Mendagri sudah tidak bijak lagi dalam mengelola negara.

“Memang pertimbangan itu tidak melanggar UU, sudah ada preseden perwira polisi-TNI ditunjuk menjadi plt kepala daerah. Tetapi, pertimbangan itu kurang bijak mengingat ditengah-tengah tensi politiknya masih meninggi. Masih banyak juga kepala daerah unsur dari yang lain selain institusi polisi yang mempunyai aturan khusus,” kata Johnny G Plate saat dihubungi wartawan, Minggu (28/1/2018).

Menurutnya, masih banyak pejabat lainnya dari institusi sipil yang mempunyai kompeten menjadi Plt kepala daerah di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Ia juga mengkhawatirkan ditempatkan polisi sebagai Plt kepala daerah akan ada kecurigaan-kecurigaan publik terhadap pemenangan calon tertentu.

“Pejabat eselon yang sama di sipil ada banyak sekali, karena ini jika diisi dari Polisi ada tugas yang sangat terbatas. Tapi isunya politik begitu kental, tidak pas momnetum waktu dan tempatnya. Dimana, waktunya saat pilkada dan tempat yang calon-calonnya itu dari unsur TNI, Polisi dan sipil nanti takut akan ada kecurigaan,” tandas anggota Komisi XI DPR RI itu.

“Jadi kita tidak ingin ditaruh pejabat-pejabat Polisi dan TNI ditempatkan di wilayah-wilayah, malah akan membenturkan TNI dan Kamtibmas,” lanjutnya.

Ia juga tidak menampik, keinginan Mendagri itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan politik. Tetapi, ia enggan menjelaskan lebih jauh pertimbangan politik itu untuk kepentingan politik siapa. Mengingat, Mendagri merupakan kader dari PDI Perjuangan.

“Kalau ditanya siapa, jujur itu sulit kita katakan, tetapi mudah untuk dirasakan,” kata Johnny.

Johnny pun berharap agar staf khusus penilai Presiden Joko Widodo mempertimbangkan agar usulan Mendagri Tjahjo Kumolo tidak dilanjutkan agar dapat menciptakan pesta demokrasi yang sesuai dengan UU.

“Sebaiknya dicegah sebelum diputuskan. Kita ini ingin pilkada berjalan dengan baik, Jangan sampai suara rakyat di sakiti. Pilkada harus berjalan sesuai dengan UU, apalagi nanti kita ini akan menghadapi tahun-tahun politik Pilkada dan Pemilu 2019,” tegasnya.