Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak melawan semangat reformasi, justru ia menilai adanya judical review tersebut adalah bagian dari semangat reformasi.

“Reformasi kan banyak faktornya. Ini justru kami meminta penjelasan ke MK, bagaimana penafsiran ini, (boleh menjabat presiden atau wakil presiden) berturut-turut atau tidak? Ini justru jalurnya demokratis. Apa yang salah?,” kata Jusuf Kalla, Kamis (26/7/2018).

Bagi Jusuf Kalla, judical review adalah langkah yang paling tepat ketika melakukan peninjauan kembali terhadap sebuah kebijakan yang dirasa masih mengganjal dan dianggap kurang tepat.

Hal ini juga lebih baik menurut pria yang karip disapa Pak JK tersebut dibandingkan hanya mengumbar opini benar atau salah dalam perspektif hukum di kalangan masyarakat. Peninjauan hukum kepada majelis hakim MK justru tidak membuat rakyat gaduh karena langsung mendapatkan keputusan yang tepat dari pihak yang berwenang.

“Daripada diskusi di luar macam-macam, ini boleh, ini tidak, lah kita tanya saja MK,” tegasnya.

Sementara terkait dengan munculnya banyak kritikan terhadap dirinya tentang upaya judical review UU Pemilu tersebut, JK pun enggan menyikapinya terlalu berlebihan. Baginya, pro dan kontra adalah hal yang lumrah dalam ranah politik.

“Saya tahu banyak yang menolak. Dalam politik itu, tidak ada yang 100 persen orang tiba-tiba aklamasi. Apalagi banyak kepentingan yang terganggu. Pastilah itu, saya menyadari itu,” tuturnya.

(rel)