Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

SURABAYA, Redaksikota – DPR RI menilai, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN melanggar undang-undang dan membuka peluang terjadinya korupsi. Atas fakta itu, Presiden RI Jokowi diminta agar membatalkannya.

“Kalau pemerintah ngotot menerapkan PP 72, berarti Presiden dan Menterinya melanggar undang-undang. Anggota DPR bisa menggunakan hak interpelasi atau angket jika pemerintah bergeming,” kata anggota komisi VI DPR RI, Bambang Haryo saat ditemui di Surabaya, Jumat (27/1/2017).

Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan, bawa salah satu hal krusial dalam PP 72 yakni Pasal 2A Ayat (1), yang menyebutkan, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas (PT) kepada BUMN atau PT lain, dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN.

Bambang mengatakan PP 72 melampaui mandat yang diatur Pasal 4 Ayat (6) UU BUMN, sebab terlalu jauh mengatur mengenai bagaimana pemerintah menetapkan jenis PMN dan mekanisme perubahan komposisi PMN pada BUMN dan/atau PT.

“Seharusnya, hal ini diatur terlebih dahulu pada level undang-undang,”terangnya.

UU Keuangan Negara Pasal 24 Ayat (2), lanjut Bambang juga telah menegaskan pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah harus ditetapkan terlebih dahulu dalam APBN.

PP 72, kata Bambang menyebutkan penyertaan modal dari harga kekayaan negara yang dipisahkan tidak perlu mekanisme APBN, sehingga jelas-jelas mengangkangi UU itu.

“PP ini ingin menafikan peran DPR dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap BUMN sebagai aset negara. Saya khawatir akan terjadi penyelewengan dan korupsi terhadap aset dan keuangan negara yang sangat besar,” ungkapnya.

Atas fakta tersebut, Bambang mendesak KPK dan BPK turun untuk memantau dan menganalisa indikasi korupsi dan kerugian negara terkait dengan PP 72 tersebut. [setya]