Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Pasca digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar keluar dari gedung lembaga antirasuah di HR Rasuna Said, Jakarta Selatan sekira pukul 00.40 WIB dini hari tadi.

Saat keluar, Patrialis Akbar langsung dihadang oleh awak media yang sudah menunggunya keluar dari gedung KPK. Dan didepan para wartawan, eks Menkumham era Kabinet Bersatu II tersebut merasa dizalimi, dengan penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga menegasan jika dirinya sama sekali tidak pernah menerima uang serupiah pun dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman yang ikut ditetapkan sebagai tersangka.

“Demi Allah, saya betul-betul dizalimi. Nanti kalian bisa tanya pak Basuki, bicara uang saja, saya enggak pernah,” kata Patrialis di hadapan awak media, Jumat (27/1/2017) dini hari.

KPK telah menetapkan Patrialis sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap hakim MK terkait judicial review Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mantan politikus PAN itu menilai penetapan tersangka itu sebagai ujian berat bagi dirinya.

“Sekarang saya dijadikan tersangka, menurut saya ini ujian. Ujian yang sangat berat,” ucap dia.

Walaupun dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka, Patrialis meminta agar institusinya MK, tersebut tidak perlu cemas dan khawatir. Hal ini lantaran ditegaskan lagi oleh Patrialis, ia merasa tidak pernah menerima uang haram dari Basuki. Apalagi, kata dia, Basuki bukan pihak yang berperkara di MK.

“Dia bukan pihak yang berperkara. Itu yang perlu saya jelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Selain Patrialis terdapat tiga pihak swasta. Mereka adalah Kamaludin, Basuki Hariman selaku pengusaha impor daging, dan Ng Fenny selaku sekretaris Basuki.

Basuki sebagai pengusaha impor daging sapi diduga menyuap Patrialis melalui Kamaludin selaku temannya sebagai perantara. Suap ini diberikan agar MK mengabulkan judicial review terhadap UU tersebut.

Mantan politikus PAN itu dijanjikan fee sebesar 200 ribu dolar Singapura buat memuluskan keinginan Basuki. Fulus sudah diberikan secara bertahap sebanyak tiga kali.

KPK juga mengamankan sejumlah dokumen pembukuan dari perusahaan, voucher pembelian mata uang asing dan draft perkara bernomor 129/puu-xiii/2015.

Patrialis dan Kamaludin diduga sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Basuki dan Fenny diduga sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.