Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Beredar video viral tentang kesalahan seorang siswa Sekolah Dasar (SD) yang menyebutkan nama ikan tongkol menjadi nama alat vital laki-laki. Video berlangsung saat Presiden Joko Widodo meminta siswa tersebut menyebutkan beberapa nama ikan yang ada di perairan Indonesia. Namun sayangnya, karena salah sebut ikan tongkol, video tersebut langsung heboh dan tersebar sangat cepat dan menjadi candaan di kalangan netizen.

Sontak video tersebut langsung mendapatkan reaksi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam siaran persnya, Ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh mengaku sangat menyayangkan beredarnya video tersebut. Ia menilai jika video tersebut masuk dalam kategori bully terhadap anak-anak Indonesia.

“KPAI menyayangkan peredaran materi video anak yang sedang bersama Presiden dan viral secara massif, sebagai bahan tertawaan. KPAI minta segera hentikan peredarannya, karena hal itu masuk kategori bully pada anak,” kata Asrorun dalam siaran persnya yang diterima Redaksikota, Kamis (26/1/2017).

Ia menegaskan jika video tersebut tidak sepantasnya menjadi bahan lelucon. Apalagi sampai ramai diperbincangkan di kalangan sosial media. Dan jika hal ini dibiarkan berlarut, potensi tekanan psikis terhadap si anak yang ada dalam tayangan video tersebut terancam terganggu.

“Itu bukan lelucon. Saatnya kita memiliki sensitifitas terhadap perlindungan anak. Dengan peredaran video tersebut, si anak pasti akan tertekan secara psikis. Belum lagi akan jadi bahan olok-olokan temannya. Ini harus dicegah,” tekannya.

Pun demikian, ia meyakini kesalahan ucapan penyebutan nama jenis ikan di perairan Indonesia tersebut bukanlah merupakan kesengajaan, melainkan karena kepolosan anak tersebut.

“Kegiatan itu semoga spontanitas dan karena keluguan anak, bukan kesengajaan oleh orang dewasa. Walau demikian, agar tidak terus diedarkan,” tandasnya.

Untuk meminimalisir peredaran video viral tersebut semakin meluas, Asrorun mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan langkah-langkah yang semestinya.

“KPAI sudah berkoordinasi dengan Menkominfo untuk menghentikan peredaran konten ini dengan cara take down,” terangnya.

Tak tanggung-tanggung, Asrorun pun meminta agar aparat kepolisian mengambil bagian penting untuk melakukan pengusutan, yakni menemukan siapa pengunggah pertama konten video tersebut di dunia maya, sehingga video tersebut menjadi viral.

“Saya rasa polisi perlu juga mengusut siapa yang pertama kali mengedarkan hingga jadi bahan tertawaan untuk diambil langkah hukum, Agar hal semacam ini tidak dianggap lumrah, sehingga menjadi mati rasa (pada) perlindungan anak,” tegasnya. [mib]