Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Kalangan sosial media tengah digemparkan dengan beredarnya surat pemanggilan terhadap Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan status tersangka.

Saat dimintai keterangan, KPK justru membantah telah mengeluarkan surat tersebut. Bahkan juru bicara lembaga antirasuah, Febri Diansyah menyatakan lembaganya tidak pernah mengeluarkan surat yang pagi ini beredar itu.

“KPK tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” kata Febri kepada wartawan, Jumat (26/10/2018).

Mendapati surat tersebut, KPK pun berupaya untuk memburu pelaku pembuat sekaligus penyebar surat bodong tersebut.

“KPK dan Polri akan bekerja sama ungkap surat palsu yang adu domba aparat penegak hukum,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Tidak hanya KPK saja, bahkan Bareskrim Mabes Polri melalui tim Sibernya tengah beroperasi untuk mengejak pelaku pembuat dan penyebar surat palsu tersebut.

“Direktur Siber Bareskrim Polri akan mencari pelaku pembuat surat dan penyebar surat hoax,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto hari ini.

Setyo menyatakan dalam sebuah surat resmi, ada ciri-ciri khusus. Dan dalam surat yang dipastikan hoax itu, tidak sesuai dengan surat resmi dalam pemanggilan KPK.

“Sudah ada pernyataan dari KPK bahwa itu tidak benar dan itu banyak sekali kekeliruan, surat-surat itu kan ada ciri tersendiri ya. Dan untuk melakukan identifikasi itu palsu gampang sekali, masa sekarang tanggal 26 Oktober, tapi tanggalnya 29 Oktober. Karena tidak pernah terjadi buat tanggal di surat hari ini tapi tanggalnya nanti-nanti,” tuturnya.

Setyo pun meminta agar publik bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang didapat, apalagi ketika sumber informasi dan berita tersebut tidak jelas.

“Mari kita sama-sama lawan hoax, jangan terima hoax,” tegas Setyo.

Perlu diketahui bahwa sebuah foto surat panggilan palsu itu menyebut Kapolri Tito dipanggil pada Jumat 2 November 2018 mendatang untuk diperiksa sebagai tersangka. Di bagian bawah kanan surat terdapat hari dan tanggal dikeluarkannya surat, yakni 29 Oktober 2018. Ada stempel berwarna biru dengan teks Komisi Pemberantasan Korupsi dan di bagian tengahnya terdapat gambar burung garuda. Bahkan sal surat tersebut juga dibubuhi dengan tanda tangan di bawah tanggal surat.

(red)