Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR), Rudi HB Daman menilai, bahwa penetapan RUU Perppu Ormas menjadi Undang-undang merupakan bentuk dari watak fasisme yang tengah dipertontonkan negara saat ini.

Apalagi hampir seluruh elemen baik ormas hingga buruh menyatakan penolakan keras terhadap penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, sebelum disahkan oleh DPR RI pada hari Selasa (24/10/2017) kemarin itu.

“FPR menilai, bahwa disahkannya Perppu Ormas tersebut menjadi Undang-undang merupakan bentuk nyata dari watak fasis dan anti rakyat dari rezim Jokowi-JK,” kata Rudi dalam keterangan persnya, Kamis (26/10/2017).

Ia mengatakan jika dengan disahkannya Perppu Ormas tersebut menjadi Undang-undang, maka negara akan mudah melakukan tindakan kesewenang-wenangannya, yakni membubarkan ormas yang tidak sejalan dengan pemerintah.

“Disahkannya Perppu Ormas akan menjadi alat baru pemukul perjuangan rakyat. Pemerintah akan lebih mudah untuk menyatakan secara subjektif untuk membubarkan Organisasi, bahkan memberikan sanksi pidana terhadap aktivis-aktivisnya,” tukasnya.

Di sisi yang lain, Rudi juga menilai bahwa rezim Jokowi-JK saat ini memiliki kepentingan dan tugas sebagai rezim yang bisa diatur oleh kepentingan pemodal.

“Ini adalah rezim boneka yang mengamankan investasi dan kepentingan dari imperialisme Amerika Serikat di Indonesia. Tugas untuk menjadi rezim boneka dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dengan sangat baik,” tanda Rudi.

Kemudian Rudi juga mengatakan bahwa dengan Perppu Ormas tersebut, negara akan dengan mudah membungkam Organisasi bahkan memberikan sanksi pidana terhadap aktivis-aktivisnya.

Melalui aturan yang baru saja disahkan oleh DPR RI melalui Sidang Paripirna tersebut, terdapat dua penekanan yang harus menjadi perhatian; Pertama,Perppu Ormas melegitimasi kewenangan absolut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan tudingan, tuduhan, hingga penjatuhan sanksi pada Ormas yang dinilai melanggar UU.

Artinya ditambahkan Rudi, bahwa Pemerintah dapat memberikan penilaian dan menjatuhkan sanksi kepada Ormas tanpa harus melalui proses pengadilan. Kewenangan ini dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas yang dinilai sepihak sebagai anti pancasila, NKRI, tindakan permusuhan, dan menentang kebijakan pemerintah.

Kemudian kedua yang disampaikan Rudi, bahwa penarapan sanksi pidana bagi pengurus/anggota Ormas yang tidak mengindahkan larangan Perppu berdasarkan subjektifitas dan otoritas pemerintah sangat berbahaya. Hal ini dapat memicu semakin banyaknya tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat.

“Berbagai aktifitas politik rakyat yang berjuang akan terus dibenturkan dengan berbagai penangkapan hingga penahanan. Bahkan sanksi pidana yang ditekankan hingga pada hukuman seumur hidup,” pungkas Rudi.

Lebih lanjut, Rudi menegaskan bahwa pihaknya sangat mendesak kepada pemerintah, untuk mencabut UU Ormas itu.

“Cabut Undang-undang Ormas hasil Penyempurnaan Melalui Perppu Ormas,” ujarnya.

Kemudian Rudi juga meminta dengan tegas agar segala bentuk pembatasan terhadap organisasi yang ada di Indonesia dihapuskan.

“Hentikan segala bentuk pembatasan hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan ekspresi, serta segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap organisasi massa yang memperjuangkan hak-hak demokratis dan menentang kebijakan dan tindakan negara yang menindas rakyat,” tukasnya.

Terakhir, Rudi juga mendesak agar pemerintah menghentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, terror, kriminalisasi dan bentuk tindasan fasis lainnya yang dilakukan oleh rezim Jokowi termasuk penerbitan Perppu Ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, serta merampas hak politik rakyat.