Letjen TNI Bambang Darmono
Letjen (purn) TNI Bambang Darmono. [foto : Redaksikota.com]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Dewasa ini dua institusi negara yakni TNI dan Polri tampaknya semakin dibentur-benturkan saja sehingga seakan keduanya saling berselisih dan tidak akur. Kondisi ini pun tampaknya yang menjadi perhatian Letjen (purn) TNI Bambang Darmono.

Dalam sesi “ngeteh rabu sore” di Hotel The Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, ia pun mencoba mengupas sedikit tentang dua lembaga negara yang seharusnya bisa saling menguatkan dan bersinergi itu, khususnya dalam menangkap, memahami dan menyikapi penafsiran pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara.

“TAP MPR memisahkan TNI dan Pori, saya setuju mereka peranya berbeda. Tapi ini ada distorsi dalam TAP Nomor 6 tentang keamanan dan ketertiban masyarakat itu sama, tentu tidak. Jika kita bicara terminologi,” kata Bambang dalam diskusi bertemakan “Menata Ulang Peran, Fungsi Serta Tugas TNI dan Polri”, Rabu (26/9/2018).

Karena pandangan terminologi keamanan bisa menjadi beda dalam sudut pandang kedua institusi tersebut, mantan Panglima Komando Operasi TNI untuk Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menilai seharusnya kedua institusi tersebut saling bersinergi karena tujuan utamanya adalah sama.

“Di sektor keamanan sesungguhnya mereka (TNI/Polri -red) tidak bisa dipecahkan, jika terjadi persoalan keamanan negara maka kita semua harus bersatu dan bersekutu dalam menjalankann fungsi kita,” ujarnya.

Ia pun mencontohkan ketika aparat TNI mendapati kasus tindak pidana kejahatan, maka mereka harus meneruskannya kepada kepolisian agar diproses secara hukum sebagai bagian dari implementasi tugas dan fungsi Korps Bhayangkara itu.

“Ketika kami menangkap seseorang maka kami akan menyerahkan kepada polisi. Realitas ini menuntut tugas kita. Realita itu tidak bisa memisahkan TNI dan Polri,” sambungnya.

Masih dalam tafsir penanganan keamanan, Bambang juga berharap regulasi tersebut dapat diperjelas mengenai fungsi sampai ke tahap mekanismenya. Hal ini menurutnya untuk meletakkan proporsi tugas pokok dan fungsi kedua institusi negara tersebut agar tidak berbenturan.

“UU 1945 pasal 30 ayat 2 dibutuh penjabaran. Jika tidak, itu akan hanya kalimat yang membuat bentrokan dua funsi saja. Ini harus komperhensif. Mengatur secara tegas tugas dan fungsi dan tangggung jawab pertahaan keamanan negara, mekanisme dan tatacaranya,” tutur Bambang.

Persoalan lain yang juga tak kalah penting menurut Letjen (purn) TNI Bambang adalah soal pengendalian anggaran operasional. Untuk saat ini, posisi TNI masih cukup bisa menimbulkan persoalan dan kecemburuan antar instansi khususnya kepada Kepolisian.

“Masalah anggaran, dana polri diatur sendiri tetapi TNI malah diatur oleh kementrian pertahanan, ini persoalan di petinggi TNI dan ini tidak bisa dianggap remeh,” paparnya.

Namun demikian, ia pun memberikan catatan agar para pejabat legislatif dapat mengentaskan masalah perbedaan dan potensi persoalan yang membuat TNI maupun Polri seperti berselisih.

“Keamanan nasional itu sulit untuk diperbincangan, kata ini pun tidak ada dalam UU 1945. Keamanan negara ada wilayahnya. Persepsinya bisa berbenturan baik TNI dan Polri, itu yang kami rasakan. Jika ini menjadi satu sistem dan dijalankan dalam UU lain, maka ini akan jelas,” tuturnya.

(bar/ibn)