Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Pakar Perundang-undangan, Bayu Dwi Anggono menilai alasan Partai Perindo yang menggugatan Pasal 169 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) yakni mereka tidak bisa mengusung Jusuf Kalla karena dibatasi di regulasi adalah lelucon belaka.

Betapa tidak, Bayu mengatakan untuk Pilpres 2019, Partai yang kini dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo tersebut tidak memiliki legal standing untuk mengusung Capres maupun Cawapres.

“Karena Perindo itu mendalilkan bahwa dia dirugikan atas berlakukannya pasal 169 itu karena tidak bisa mengusung Pak JK,” kata Bayu dalam diskusi dan ngopi bareng bersama Indonesia Public Institute (IPI) di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

“Pertanyaan sederhana, emang anda (Perindo) bisa mengusung JK?. Orang anda enggak punya kursi di DPR dan anda tidak punya suara Pemilu 2014,” tegasnya.

Kemudian ia juga menganggap materi hukum yang berjalan dalam gugatan masa jabatan Cawapres yang bergulir di MK itu tidak terpenuhi. Yakni Partai Perindo sebagai penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan menguatkan. Pun yang dipakai adalah pihak terkait dalam hal ini Jusuf Kalla, sangat tidak bisa dijadikan dalil penguat bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan.

“Kalau JK kan cuma pihak terlait. Kalau Perindo enggak punya legal standing, pihak terkait enggak bisa dipertimbangkan. Karena kan pokok permohonan ini adalah Perindo,” terang Bayu.

Yakin gugatan tak dikabulkan

Bayu secara pribadi menilai gugatan yang dilakukan oleh Perindo tersebut tidak akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Alasannya adalah jelas, bahwa yang berhak melakukan judical review adalah partai yang memiliki legal standing, baik sebagai peserta pemilu yang memiliki syarat kursi di DPR, maupun sebagai peserta pemilu 2014 seperti yang diatur dalam Presidential Threshold (PT).

“Harus saya mengatakan, kalau MK berdasarkan pada prosedur hukum, kewenangan MK, dan tata beracara maka kewenangan ini ditolak,” jelasnya.

(ibn)