Rudi HB Daman
Rudi HB Daman
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Rudi HB Daman memberikan alasan tegas mengapa pihaknya sangat menentang keras adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Menurut Rudi, ada pasal yang dianggap sangat membahayakan dalam Perppu yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo itu, yakni pasal karet yang bisa membahayakan serikat buruh ketika akan mengkritik pemerintah maupun kebijakannya.

“Pasal ini memberikan ancaman yang serius terhadap organisasi massa, termasuk pimpinan organisasi ketika menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah,” kata Rudi dalam siaran persnya, Rabu (26/7/2017).

Selain itu, Rudi juga menilai dengan Perppu berisi pasal karet itu, akan ada potensi buruk di dalamnya, yakni bukan hanya sekedar mengancam ormas yang anti terhadap Pancasila saja, melainkan ormas apapun yang tidak sejalan dengan pemerintah termasuk pula organisasi atau serikat pekerja.

“Tindakan yang akan hadir melalui Perppu ini tidak hanya terkait dengan pembubaran organisasi massa yang dianggap tidak sejalan dengan Pancasila, dan memberikan ancaman terhadap NKRI. Perppu juga mencantumkan pasal pidana, yakni dapat menghukum anggota dan pengurus ormas yang dianggap sengaja melanggar,” tukasnya.

Untuk itu, Rudi pun meminta kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, agar mencabut Perppu tersebut.

“Menuntut kepada pemerintah untuk segera mencabut Perppu Nomoe 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,” tuntut Rudi.

Kemudian persoalan lain yang dituntut oleh Rudi adalah regulasi pemerintah yang dianggap hanya mengkungkung kebebasan berekspresi masyarakat di muka umum saja. Baik kebijakan itu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Walikota Tangerang.

“Menuntut dihapuskannya aturan yang membatasi kebebasan untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat, seperti; Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 228 tahun 2015 dan Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2017,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Rudi mewakili GSBI juga meminta tegas kepada pemerintah pusat agar tetap memberikan jaminan kebebasan berserikat, dan ancaman pemberengusan serikat buruh di Indonesia.

“Menuntut kepada pemerintah agar memberikan jaminan terhadap kebebasan berserikat bagi buruh dan menolak pemberangusan serikat buruh,” tandasnya.

“Menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Terakhir, Rudi juga menyerukan kepada seluruh serikat pekerja GSBI di Indonesia, agar bisa semakin memperkuat persatuan untuk kepentingan melawan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK, yang dianggap akan memberangus kebebasan rakyat Indonesia untuk berorganisasi, berserikat dan menyampaikan pendapat.