Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota – Ratusan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli PT Pos Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksinya, massa mendesak kepada jajaran KPK untuk segera turun tangan melakukan pengusutan dan menindak para direktur dan elite pejabat PT Pos Indonesia terkait dejgan pelanggaran yang mereka lakukan.

Salah satu pegawai PT Pos Indonesia sekaligus anggota dari Serikat Pekerja Pos Indonesia DPW IV, Purwadi meminta agar KPK bisa memperhatikan tuntutan mereka tersebut.

“PT Pos Indonesia adalah perusahaan BUMN dimana banyak direksinya yang bermasalah. Kami 26.000 pegawai Pos Indonesia menjerit dan menangis melihat perusahaan seperti ini,” kata Purwadi dalam orasinya di depan gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (26/4/2018).

Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki hak untuk menyelamatkan kondisi perusahaan tersebut.

“Kami punya hak untuk menyelamatkan perusahaan dan mensejahterakan karyawan. Dan kami harap tuntutan kami ditindaklanjuti agar tidak ada lagi korupsi di PT Pos Indonesia,” tegasnya.

Harapan besar kepada KPK ini disampaikan Purwadi lantaran sejauh ini pihaknya sudah mencoba menyampaikan persoalan PT Pos Indonesia, baik dalam kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme kepada beberapa pihak termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sayangnya, apa yang disampaikan justru dimentahkan.

“Kami sudah datang ke BUMN tapi tidak didengar. Malah kami diminta untuk menjelaskan bagian-bagian mana yang dikorupsi. Kamu hanya minta KPK untuk turun dan mengusut,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Peduli PT Pos Indonesia, Faris mendesak Ketua KPK Agus Rahardjo untuk mengusut tim penyidiknya agar segera melakukan pengusutan terhadap dugaan tindakan KKN di jajaran perusahaan plat merah itu.

“KPK harus memanggil, memeriksa dan memenjarakan elite-elite yang ada di PT Pos Indonesia,” kata Faris di atas mobil komando.

Ia memandang bahwa siapapun statusnya adalah sama di mata hukum. Jika ada yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana korupsi, maka orang tersebut harus diperiksa.

“Bahwa negara kita negara hukum, hari ini kami sebagai representasi rakyat Indonesia turun ke jalan sesuai ketentuan UU patut kiranya diketahui semua kebiajakan-kebijakan yang ada,” tegasnya.

Bahkan karena abainya Menteri BUMN dalam kasus tersebut, Faris menduga Rini Soemarno terindikasi tahu dan terlibat dalam perkara PT Pos Indonesia itu.

“Kami duga bahwa berbagai kongkalikong yang terjadi di PT Pos Indonesia yang berada di bawah naungan BUMN, saudari Rini Soemarno terlibat,” tuturnya.

Terakhir, Faris meminta dengan tegas agar KPK segera mengambil tindakan real untuk mengusut kasus dugaan praktik KKN di dalam tubuh PT Pos Indonesia.

“Tuntutan kami di sini, KPK punya legitimasi kuat untuk menjerat para direksi dan elite pejabat di PT Pos Indonesia,” tutupnya.

Sampai berita ini diterbitkan, aksi masih tetap berlangsung dengan kondisi diguyur hujan dengan bendera Serikat Pekerja Pos Indonesia serta bendera KSPI dan Aspek Indonesia juga masih berkibar. Sementara dua orang perwakilan massa aksi masuk ke gedung KPK untuk menyampaikan berkas. (ibn)