Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari sebelumnya keukueh untuk mengakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengizinkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu 2019.

Namun sayangnya, upaya hukum yang coba ditempuh KPU justru sirna lantaran ada ganjalan di Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang tidak memperbolehkan adanya upaya hukum atas putusan PTUN. Atas batasan regulasi tersebut, KPU pun mau tidak mau harus membatalkan untuk mengajukan PK atas putusan PTUN tersebut.

“Ketentuan dalam Perma 5/2017, upaya hukum lainnya itu ternyata sudah dijabarkann di dalamnya. Termasuk PK juga tidak dapat dilakukan,” ujar Komisioner Hasyim Asyari, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/4/2018).

Hasyim menjelaskan dengan adanya aturan tersebut, maka KPU tidak dapat mengajukan upaya hukum. Ini berarti putusan PTUN terhadap PKPI telah memiliki kekuatan hukum.

“KPU tidak dapat mengajukan upaya hukum, termasuk mengajukan PK juga tidak diperbolehkan. Dengan demikian status hukum putusan PKPI sudah berkekuatan hukum,” kata Hasyim, seperti dilansir detikcom.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 13 point 5 yang berbunyi: Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan KPU akan mengumpulkan alat bukti baru terlebih dahulu sebelum mengajukan PK terhadap hasil gugatan PKPI. KPU juga mempertimbangkan melaporkan hakim PTUN terkait PKPI.

Atas pernyataan tersebut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melaporkan komisioner KPU Hasyim Asyari ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan pencemaran nama baik. Hasyim dipolisikan gara-gara pernyataannya soal rencana upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) KPU terhadap putusan PTUN PKPI.

“Terlapor memberikan pernyataan kepada media isinya adalah bahwa KPU mempertimbangkan untuk melakukan upaya peninjauan kembali dengan novum yang akan dia dapatkan,” kata pelapor yang juga kuasa hukum PKPI, Reinhard Halomoan, (16/4).

Reinhard menjelaskan pernyataan Hasyim itu telah melukai kader PKPI. Dia menyebut PKPI dirugikan atas informasi yang disampaikan Hasyim.

Diketahui, PKPI mengajukan gugatan ke PTUN terhadap KPU terkait keputusan KPU yang tidak meloloskan PKPI sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. Dalam persidangan, majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan PKPI dan memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

Menanggapi hasil putusan, KPU menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019. PKPI ditetapkan sebagai peserta Pemilu dengan nomor urut 20.