Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Imam Anshori membenarkan jika pihaknya akan mencabut laporan terkait dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meloloskan mereka sebagai Peserta Pemilu 2019.

“Rencana memang akan dicabut. Sedang kami bahas dengan kuasa hukum,” kata Imam Anshori kepada wartawan, Rabu (25/4/2018).

Pun rencana akan mencabut laporan di Polda Metro Jaya, Imam mengaku masih menaruh kekecewaan terhadap KPU yang masih belum mengaku sikap mereka itu salah dan meminta maaf.

“Walaupun sudah menyatakan tidak ajukan PK. Tapi sayangnya KPU tidak merasa yang dinyatakan sebelumnya itu salah,” ujarnya.

Perlu diketahui, salah satu komisioner KPU Hasyim Asyari telah dilaporkan PKPI ke Mapolda Metro Jaya dengan nomor Laporan LP/2088/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimum pada tanggal 16 April 2018 lalu.

Pelaporan tersebut terakit dengan rencana KPU yang akan mengajukan PK ke MA terkait dengan keputusan PTUN yang mengabulkan PKPI sebagai peserta pemilu 2019 mendatang. Walaupun usai amar putusan PTUN itu KPU wajib meloloskan dan memberikan nomor urut peserta pemilu kepada partai yang saat ini dipimpin oleh AM Hendropriyono itu.

Alasan batalnya PK KPU

Sementara alasan diurungkannya gugatan PK oleh KPU tersebut lantaran mereka terganjal dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang tidak memperbolehkan adanya upaya hukum atas putusan PTUN. Dimana dalam ketentuan yang terdapat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 13 point 5 yang berbunyi: Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Melalui batasan regulasi tersebut, KPU memastikan tak akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan PTUN yang memenangkan PKPI dan membuatnya menjadi partai peserta pemilu 2019.

“Ketentuan dalam Perma 5/2017, upaya hukum lainnya itu ternyata sudah dijabarkann di dalamnya. Termasuk PK juga tidak dapat dilakukan,” ujar Komisioner Hasyim Asyari dalam keterangan tertulisnya.

Hasyim menjelaskan dengan adanya aturan tersebut, maka KPU tidak dapat mengajukan upaya hukum. Ini berarti putusan PTUN terhadap PKPI telah memiliki kekuatan hukum.

“KPU tidak dapat mengajukan upaya hukum, termasuk mengajukan PK juga tidak diperbolehkan. Dengan demikian status hukum putusan PKPI sudah berkekuatan hukum,” kata Hasyim. (red)