Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Mahkamah Konstitusi (MK) mendukung sepenuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan masalah hukum, yang menjerat salah satu hakim MK yakni Patrialis Akbar. MK juga membuka akses seluas-luasnya kepada KPK untuk mengambil keterangan demi penuntasan kasus mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Kabinet Bersatu II tersebut.

“Membuka akses seluas-luasnya kepada KPK,” kata Ketua MK, Arief Hidayat dalam jumpa pers di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).

Bahkan ia mengatakan jika KPK dipersilahkan untuk mengambil informasi seluruh jajaran MK, bahkan tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo sekalipun.

“Jika diperlukan, MK persilakan KPK untuk mengambil keterangan hakim MK tanpa persetujuan Presiden, termasuk seluruh jajaran MK,” sambungnya.

Patrialis akbar terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada hari Rabu (25/1/2017) malam di sebuah hotel di kawasan Tamansari, Jakarta Barat. KPK juga menyebut Patrialis Akbar diduga menerima uang suap terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Proses uji materi telah selesai dan putusannya tinggal menunggu dibacakan.

“Ada kasus itu, uji materi mengenai hal itu dan sudah sampai tahap akan dibacakan putusannya. Tapi belum dibacakan putusan itu. Ini sudah selesai finalisasi dan segera dibacakan putusannya,” sambung Ketua MK Arief Hidayat [glm]