Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang membandingkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia.

Ia menilai bahwa seharusnya Menaker malu ketika banyak warga Indonesia yang justru menjadi buruh di negara lain dibandingkan bekerja di negaranya sendiri.

“Menaker ini gak ngerti tapi sok ngomong, TKA tak sebanding dengan TKI di berbagai negara. Aneh, kok Menaker bangga harusnya malu kenapa ada TKI puluhan juta ke negeri orang. Ini menteri sekolah tinggi-tinggi kok ‘Bodoh’,” kata Said Iqbal di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

Baca juga : Geger Perpres 20/18, Hanif Dhakiri Bandingkan Jumlah TKI dan TKA

Tidak hanya kepada Hanif Dhakiri saja, Iqbal juga menyoroti statemen Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong yan menyebutkan jika masuknya TKA melalui Perpres Nomor 20 Tahun 2018 bisa memicu peningkatan investasi sampai 20 persen. Menurutnya, statemen tersebut sangat menyesatkan.

“Pak Tom kalau bicara jangan nyakitin rakyat. Kepala BKPM ini hanya cari-cari alasan saja. Adanya Perpres 20/18 dengan datangnya TKA akan tingkatkan investasi 20%, ilmu ekonomi dari mana itu, emang kita orang goblok?,” tegas Iqbal.

Apalagi statemen Thomas Lembong yang juga menyebut barometer negara maju adalah adanya Tenaga Kerja Asing dengan jumlah yang sangat banyak. Statemen semacam itu juga dikritisi Iqbal, ia mengingatkan statemen itu bisa dipakai jika bukan ditujukan untuk Indonesia yang notabane masih negara berkembang.

“Thomas Lembong. Dia katakan Negara maju bisa dilihat dengan adanya TKA yang banyak. KSPI justru mempertanyakan nasionalismenya dia. Ya kan negara maju, lha Indonesia belum negara maju kali pak Menteri,” sindir Iqbal.

Ia mengingatkan kepada dua menteri Kabinet Kerja tersebut untuk tidak terlalu mati-matian membela Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang dianggap cacat tersebut. Ia bahkan masih bersikukuh untuk mendesak Presiden mencabut kebijakannya tersebut dengan alasan apapun.

“Kita minta Perpres 20/18 dicabut. Kalau tidak, maka kita bersama pak Yusril akan judical review ke MK,” ujarnya.

Sekali lagi Iqbal juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak lagi membuat perkara yang aneh-aneh yang justru malah menimbulkan dampak buruk bagi keberlangsungan hidup rakyatnya sendiri. Ia mengingatkan agar Presiden Joko Widodo untuk fokus memenuhi janji-janji politiknya di 2014 lalu di masa akhir jabatannya ini.

“Kami minta Pak Jokowi fokus aja deh untuk sejahterakan rakyat dan penuhi janji-janji kampanyenya itu. Enggak usah aneh-aneh apalagi terbitin Perpres 20 tahun 2018,” tutur Iqbal.

“Andai dalam GR pak Yusril bersama Buruh KSPI pemerintah kalah soal Perpres 20, apa gak malu nanti,” tegasnya. (ibn)