said iqbal
Presiden KSPI, Said Iqbal. [foto : Redaksikota]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta – Pentolan buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berencana akan ikut bergabung mendukung perjuangan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) dalam berunjuk rasa di beberapa titik pada Kamis besok (26/4/2018).

Adapun titik aksi tersebut diantaranya adalah Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Istana Negara, Istana Wapres, dan Kementerian BUMN.

“Insya Allah, Presiden KSPI Said Iqbal akan hadir ditengah-tengah ribuan aksi demo besok bersama rekan-rekan SPPI,” tegas Ketua DPW IV SPPI Jabodetabek Fadhol Wahab, hari ini.

Selain Said Iqbal, kata Fadhol, tidak menutup kemungkinan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga akan ikut berkontribusi untuk melaporkan kasus ini ke lembaga antirasuah.

Sementara itu, Koordinator aksi Aliansi Masyarakat Peduli PT Pos Indonesia Faris, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk reaksi keras atas ketidakberesan yang terjadi di tubuh perusahaan berplat merah itu.

“Kepada Menteri Rini Soemarno, sebaiknya tak usah lagi dukung Direksi Pos Indonesia karena kinerjanya yang begitu buruk,” kata Faris usai menggelar rapat teklap dibilangan Cikini, Menteng, Selasa (24/4/2018).

Bahkan adanya praktik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh manajemen PT Pos Indonesia kepada para pegawainya selama ini juga menjadi persoalan yang disorotinya. Apalagi Faris mengatakan selama ini diduga tengah terjadi indikasi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh perusahaan milik negara itu.

“Kami desak Menteri Rini untuk ganti seluruh jajaran direksi PT Pos Indonesia karena terindikasi kuat menyalahgunakan jabatannya dengan mem-PHK sepihak dan jalankan praktik KKN,” tegasnya.

Tidak hanya mendesak Rini Soemarno untuk mencopot seluruh Direksi di PT Pos Indonesia saja, Faris bersama dengan seluruh aliansinya yang terdiri dari Nusantara Anti Korupsi, Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia, Serikat Pekerja Pos Indonesia DPW IV, Somasi Indonesia, Garda Nawacita, Formasi Jakarta, Solidaritas Mahasiswa Peduli Pos Indonesia dan gerakan Pemuda Peduli PT Pos Indonesia tersebut juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk membereskan dugaan keterlibatan oknum Kementerian BUMN di PT Pos Indonesia.

“Kami meminta Presiden untuk mencopot pejabat Kementerian BUMN yang diduga meng-endorse KKN di PT Pos Indonesia,” tegasnya.

Tuntutan terakhir ditujukan kepada lembaga antirasuah yakni KPK. Pihaknya juga mendesak agar lembaga yang kini dipimpin oleh Agus Rahardjo tersebut untuk menelusuri adanya dugaan praktik korupsi di tubuh PT Pos Indonesia.

“Kami minta KPK agar memanggil jajaran Direksi PT Pos Indonesia tanpa terkecuali, dan adanya dugaan keterlibatan Kementerian BUMN melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),” tegasnya.

Tidak hanya itu saja, Faris menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi menginap di KPK untuk mengontrol dan menunggu secara langsung kinerja penyidik KPK dalam menangani dugaan kasus tersebut.

“Di KPK kami akan menginap sampai benar-benar kasus tersebut masuk dalam tahap penyidikan. Kami harap keadilan masih berpihak pada rakyat,” kata Faris.