Dahnil Anzar Simanjuntak
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Satgas Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah akan melaporkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Ke Komisi Kejaksaan (Komjak) terkait dengan penuntutan kasus penistaan agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, Faisal mengatakan, bahwa pihaknya mempunyai tanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran.

“Satgas memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran pada jalur hukum. Pada dasarnya penuntutan wajib independen demi keadilan berdasar atas hukum dan hati nurani,” kata Faisal kepada wartawan, Selasa (25/4/2017).

Selain itu, Faisal juga mengatakan bahwa putusan Jaksa Penuntut Umum sudah tidak sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan.

“Hak Menuntut dari JPU seakan melepaskan diri dari perintah Pasal 37 UU Kejaksaan. Dimana penuntutan JPU harus adil secara hukum (aspek yuridis) dan perhatikan pula hati nurani (aspek sosiologis),” ucapnya.

Sebelumnya, dalam penyampaian tuntutan di Persidangan Penistaan Agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari Rabu (20/4/2017) lalu, JPU Ali Mukartono menuntut terdakwa Ahok dengan Pasal 156 tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun.

“Atas Dasar itu, Satgas Advokasi Pemuda Muhammadiyah Jelas meragukan independensi penuntutan JPU berdasarkan pada aspek yuridis dan aspek sosiologis,” tandasnya.