Karyono Wibowo
Karyono Wibowo. [foto : istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa pencapaian program kerja sepanjang menjadi Presiden bisa membantu Joko Widodo terdongkrak elektabilitasnya di Pilpres 2019.

“Program-program populis sangat disukai masyarakat. Karenanya, program tersebut bisa berpotensi memengaruhi tingkat dukungan ke Jokowi bisa meningkat,” kata Karyono di dalam siaran persnya, Senin (25/2/2019).

Beberapa program yang bisa diangkat antara lain adalah perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) melalui program Kartu Indonesia Pintar.

“Seperti meningkatkan kualitas pendidikan dengan menawarkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai kuliah. Ini berarti ada peningkatan dari Program KIP sebelumnya yaitu sampai SLTA. Dan yang menarik lagi adalah tawaran program Pra Kerja Jokowi,” terangnya.

Kemudian ada program yang fokus menjaga daya beli masyarakat yakni Kartu Sembako Murah.

“Program Kartu Sembako Murah adalah program populis untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi lemah,” paparnya.

Jika digabungkan dengan pemaparan pencapaian pembangunan infrastruktur, Karyono memandang potensi pemilih kalangan milenial akan bisa meningkat kepada pasangan Capres Cawapres petahana.

“Program tersebut bisa berpotensi memengaruhi tingkat dukungan ke Jokowi bisa meningkat. Sebagian pemilih yang belum memutuskan (undecided voters) dan pemilih yang masih ragu-ragu bisa berpotensi tertarik dan semakin mantap untuk memilih pasangan Jokowi – Maruf Amin,” ujarnya.

Terakhir, pengamat politik senior ini menilai bahwa dalam kontestasi politik elektoral, menjual program untuk mempersuasi pemilih adalah keniscayaan sejauh tidak menabrak undang-undang dan peraturan.

Selain itu, yang perlu digarisbawahi, bahwa program yang dijanjikan harus realistis dan logis, artinya program tersebut bisa dilaksanakan. Jika sampai tidak, risiko besarnya adalah sanksi sosial yang akan didapat.

“Perlu diingat kandidat adalah program tersebut telah dicatat dalam memori kolektif publik yang harus dibuktikan. Oleh janji tersebut tidak bisa diwujudkan, maka akan mendapat sanksi sosial,” tutup Karyono.