Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Wakil Ketua Komisi II DPR, Fandi Utomo mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang.

“Fraksi Demokrat menyepakati RUU Perppu Ormas untuk disahkan menjadi Undang-undang,” jata Fandi dalam sidang Paripurna di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2017).

Hanya saja, Ia menegaskan bahwa sikap partai yang disampaikannya itu tidak serta merta menyetujui secara multak, melainkan harus ada upaya perbaikan dan penyempurnaan jika memang Perppu tersebut diundang-undangkan.

“Akan tetapi harus ada revisi terbatas. Namun jika pemerintah tidak bersedia melakukan revisi, maka dengan berat hati kami menolak Perppu Ormas disahkan,” tegasnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Fandi menyampaikan jika baik DPR RI maupun Pemerintah bisa melakukan lobi-lobi politik.

Dan bukan hanya lobi polik saja, Fandi juga meminta kepada eksekutif maupun legislatif juga bisa melakukan pendekatan terhadap para ormas yang tidak sepakat adanya Perppu Ormas tersebut.

“Kami minta agar pemerintah dan DPR memberikan ruang dan waktu kepada pihak-pihak yang berbeda pandangan, untuk duduk bersama. Sikap ini demi menjaga agar menghindari perpecahan yang bisa semakin besar terjadi,” ujarnya.

Diketahui, dalam sidang Paripurna untuk membahas RUU Perppu Ormas, ada 7 fraksi yang mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-undang.

Tujuh fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Hanura, NasDem, PPP, PKB dan Demokrat. Hanya saja tiga partai mengajukan syarat revisi ketika Perppu tersebut disahkan menjadi UU, yakni Demokrat, PPP dan PKB.

Sementara tiga partai sisanya yakni PAN, Gerindra dan PKS tetap pada pendiriannya, yakni menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU. (dvd/ibn)