Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali berharap besar jika sidang paripurna DPR RI tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, dapat diambil keputusan melalui mekanisme musyawarah mufakat.

“Setelah usai laporan, fraksi-fraksi dipersilahkan menyampaikan soal pandangan Perppu Ormas. Kemudian akan diambil keputusan,” kata Zainuddin Amali ketika dijumpai di gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2017).

“Melihat dari kondisi sisi ini, diharapkan bisa diambil secara musyawarah mufakat,” imbuhnya.

Namun ia mengatakan memang masih ada beberapa fraksi yang tidak sepakat Perppu Ormas tersebut dijadikan produk undang-undang. Dan sebelum sidang dimulai, masing-masih masih memiliki waktu untuk melakukan lobi-lobi politik.

“Ada 7 fraksi setuju diundangkan, ada yang menolak diundangkan. Jika masih kondisi seperti itu sampai saat ini, pengambilan keputusan bisa diambil secara voting,” tukasnya.

“Masih ada waktu buat lobi-lobi agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara musyawarah mufakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan walaupun ada 7 fraksi yang sepakat Perppu Ormas dijasikan undang-undang, namun beberapa diantaranya tetap memberikan catatan perbaikan.

“Dari 7 fraksi, ada PKB, PPP, Demokrat kasih catatan-catatan, ada pasal-pasal tertentu (minta direvisi). Dan kita dengarkan juga respon dari pemerintah,” ujar Zainuddin.

Namun demikian, ia memberikan penegasan jika Perppu Ormas tersebut nantinya disahkan menjadi Undang-undang, maka perbaikan dan penyempurnaan tetap biaa dilakukan.

“Kalau sudah jadi UU, bisa dilakukan perubahan dan penyempurnaan dua arah, bisa dilakukan di DPR maupun Pemerintah,” pungkasnya. (dvd/ibn)