Yohana Yembise
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Indonesia, Yohana Susana Yembise meminta kepada aparat polisi untuk mengungkap tuntas dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pada kasus lelang perawan yang disebarluaskan melalui situs Nikahsirri.com besutan Aris Wahyudi itu.

“Kami berharap kepolisian dapat mengusut tuntas apakah ada unsur perdagangan orang dalam kasus ini mengingat unsur eksploitasi terhadap kaum perempuan menjadi sorotan kami dalam kasus ini,” kata Yohana, Minggu (24/9/2017).

Jika terbukti ada unsur perdagangan orang, Yohana pun meminta dengan tegas agar pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana penjara, dengan jeratan paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan atau pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Seluruh hukuman yang tertera dalam pasal 2 UU PTPPO (pemberantasan tindak pidana perdagangan orang) tersebut ditambah 1/3 jika terbukti dilakukan oleh kelompok terorganisir, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU PTPPO.

KPPA mengapresiasi kinerja kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bergerak cepat merespon serta menindak lanjuti kasus Lelang Perawan yang disebarluaskan melalui situs nikahsirri.com.

Baca juga : Pemilik Situs NikahSirri.com Dijerat UU ITE

Pemilik situs www.nikahsirri.com, Aris Wahyudi saat ini telah ditangkap tim Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, polisi menjeratnya dengan pasal berlapis.

Terungkapnya kasus Lelang Perawan ini pun tidak lepas dari campur tangan masyarakat yang turut melaporkan melalui jejaring media sosial.

“Kami sangat mengapresiasi pihak-pihak yang telah membantu pemerintah dalam mengusut tuntas kasus ini.

Seluruh hukuman yg tertera dalam pasal 2 UU PTPPO (pemberantasan tindak pidana perdagangan orang) tersebut ditambah 1/3 jika terbukti dilakukan oleh kelompok terorganisir, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU PTPPO.

KPPPA menegaskan hendaknya kasus seperti ini tidak terulang dan perlunya partisipasi masyarakat untuk lebih membantu pemerintah untuk mencegah eksploitasi perempuan dan anak. Bilamana kasus seperti ini terulang maka pemerintah akan terus bekerja sama dan tidak akan segan untuk menindak tegas.