senjata laras pendek
*ilustrasi
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Polemik informasi jika ada salah satu institusi non-pemerintah membeli senjata sebanyak 5.000 pucuk yang disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo akhirnya dijawab oleh Menko Polhukam, Wiranto.

Dalam rilisnya, mantan Pangdam Jaya tersebut menyatakan bahwa ada kesalahpahaman terkait dengan informasi pembelian senjata tersebut. Yakni tidak seperti apa yang disampaikan oleh Panglima TNI tersebut.

“Ternyata hanya adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas. Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek,” kata Wiranto dalam siaran pers resminya hari ini, Minggu (24/9/2017).

Ia pun menyampaikan bahwa 500 unit senjata laras pendek tersebut dibeli negara dari perusahaan BUMN, PT Pindad (Persero), dengan tujuan untuk pembekalan pelatihan dan pendidikan intelijen oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

“500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad, (bukan 5.000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen,” terangnya.

Kemudian, Wiranto pun menyampaikan bahwa pengadaan seperti ini ijinnya bukan dari Mabes TNI, akan tetapi cukup dari Mabes Polri saja. Sementara terkait dengan prosedur pengadaannya, Wiranto menyampaikan bahwa hal itu tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden.

Dengan klarifikasi yang disampaikannya secara resmi tersebut, Wiranto berharap agar polemik terkait dengan informasi pengadaan barang senjata seperti yang disampaikan oleh Panglima Gatot Nurmantyo tidak semakin berpolemik dan berlarut.

“Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi,” tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa dalam acara Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan jika ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia.

“Ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan saat ABRI yang dulu itu terjadi sekarang ini, Pak. Sehingga suatu saat apabila kami-kami yang junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan para senior, itu hanya kami sebagai bhayangkari,” kata Jenderal Gatot yang rekaman suara aslinya kini telah menjadi viral di sosial media itu.

Selain itu, Jenderal Gatot juga menyatakan bahwa informasi intelijen TNI sangat akurat, dimana ada sebuah institusi melakukan pembelian sebanyak 5.000 unit senjata ke Indonesia.

“Tapi datanya pasti kami akurat. Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu. Ada yang memaksa, ada yang mempidanakan, untuk apa, ada. Dan data-data kami, intelijen kami akurat. Kami masuk dalam rule-rule intinya, Pak. Tapi hanya untuk kami saja, Pak,” tukasnya.