Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan jika dirinya pasrah melihat anak buahnya “digondol” tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus suap.

“Saya prihatin, karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang kemenhub yang menerima suap atau korupsi,” kata Budi Karya kepada wartawan hari ini, Kamis (24/8/2017).

Ia mengatakan jika pihaknya mempersilahkan proses hukum berjalan, dan menunggu konfirmasi lebih lengkap terkait dengan kasus tangkap tangan tersebut.

“Selanjutnya kami masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai detail operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemenhub,” terangnya.

Tidak hanya itu, Menteri Perhubungan juga mengaku sangat mengapresiasi kinerja lembaga antirasuah tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai upaya pemberantasan korupsi.

“Kami juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan KPK tersebut,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Menhub menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan peristiwa memalukan hari ini.

“Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,” ucapnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dalam operasi penangkapan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Ada sejumlah uang yang kami amankan. Kami perlu waktu untuk menghitungnya, ada dalam bentuk dolar AS, dolar Singapura dan mata uang asing lain serta rupiah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, hari ini.

Menurut informasi, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut aparat KPK menangkap Direktur Jenderal Hubungan Laut dari Kementerian Perhubungan.

“Kami konfirmasi, benar ada OTT lagi yang dilakukan KPK di Jakarta kemarin malam. Ada Penyelenggara Negara yang kita amankan,” ungkap Febri.

Tapi Febri belum mengungkap kasus dibalik OTT dan uang yang diamankan tersebut.

“Pemeriksaan intensif sedang dilakukan. Sesuai KUHAP ada waktu paling lambat 24 jam sebelum menentukan status yang bersangkutan,” tambah Febri.