Fadli Zon
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Penangkapan kapal asing yang membawa 3 ton narkoba jenis sabu di perairan perbatasan antara Singapura dan Indonesia, Jumat (23/2/2018) kemarin, mendapat perhatian Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Penangkapan ini hanya berselang tiga hari sejak terungkapnya upaya penyelundupan narkotika sabu seberat 1,6 ton pada 20 Februari, dan terungkapnya penyelundupan 1 juta ton sabu pada 9 Februari silam.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, terungkapnya kasus penyelundupan lebih dari lima ton narkoba jenis sabu hanya dalam tempo kurang dari sebulan perlu mendapat perhatian serius seluruh anak bangsa.

“Pertama-tama, kita tentu harus mengapresiasi kerja aparat kepolisian, patroli bea cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut atas pengungkapan serangkaian upaya penyelundupan narkoba secara besar-besaran tadi. Kerja keras aparat kita saya kira perlu segera diberi penghargaan oleh pemerintah. Kita semua memberikan respek atas semua kerja keras aparat dalam menggagalkan upaya penyelundupan tersebut,” kata Fadli Zon dalam keterangan persnya yang diterima Redaksikota, Sabtu (24/2/2018).

Namun dalam catatannya, penangkapan upaya penyelundupan narkoba sebanyak itu dalam waktu yang relatif sangat solid tersebut merupakan sebuah rekor yang perlu mendapatkan atensi serius.

“Kedua, hanya kurang dari sebulan, sudah dua kali rekor upaya penyelundupan narkoba terpecahkan. Mulai dari rekor 1,6 ton, dan kemudian rekor 3 ton. Meski berhasil digagalkan, hal ini tetap saja sangat memprihatinkan. Itu artinya Indonesia merupakan pasar narkoba yang sangat besar. Indonesia sedang darurat narkoba. Upaya pemberantasan narkoba ke depan seharusnya fokus pada bagaimana mematikan pasar yang sangat besar ini, jadi bukan hanya berusaha mematikan para bandar,” ujarnya.

Bagi Fadli Zon, kasus narkotika merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia khususnya anak-anak dan generasi penerus bangsa.

Terkait dengan soal yang lebih strategis, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa wilayah negara kita ini sangat luas, dan kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis semacam itu membuat negara kita sangat rawan terhadap berbagai upaya penyelundupan, termasuk narkoba.

“Itu sebabnya, negara harus menguasai sepenuhnya infrastruktur vital seperti bandara dan pelabuhan, karena keduanya merupakan pintu gerbang penting yang menjadi salah satu perbatasan kita dengan dunia luar. Jadi, selain kita harus bisa menjaga dengan ketat wilayah perbatasan, baik darat maupun perairan, kita juga tidak boleh lalai dalam menjaga bandara dan pelabuhan,” tuturnya.

Inilah yang menjadi alasan mengapa dirinya sangat keras mengkritik pemerintah terkait upaya privatisasi bandara dan pelabuhan. Menurut rencana, akan ada 30 bandara dan 20 pelabuhan yang akan diswastanisasi. Itu keputusan ceroboh. Pengelolaan bandara dan pelabuhan tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata untung dan rugi, tapi harus dilihat dari kacamata yang lebih luas..

“Bandara dan pelabuhan adalah bagian dari infrastruktur pertahanan dan keamanan negara. Keduanya adalah infrastruktur vital yang harus dijaga dan dikuasai oleh negara, tidak boleh hanya karena alasan ekonomi remeh-temeh pengelolaannya kemudian diserahkan kepada swasta,” kata Fadli Zon.

Kemudian, Wakil Ketua DPR RI tersebut juga berencana untuk memanggil pihak eksekutif terkait dengan usulan tersebut, yang mengambil alih Bandara dan Pelabuhan kepada negara dari tangan swasta.

“DPR sesudah masa reses akan segera memanggil pemerintah untuk mempertanyakan upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tadi. Terungkapnya upaya penyelundupan narkoba lebih dari lima ton di wilayah perbatasan ini menurut saya harus dijadikan catatan penting mengenai bagaimana kita harus menjaga wilayah perbatasan dan seluruh pintu gerbang negara ini,” ujar Fadli.

“Omong kosong pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, jika upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tetap jalan terus,” imbuhnya.

Selai itu Fadli menyarankan agar pemerintah harus merangkul seluruh stakeholder yang ada untuk ikut aktif terlibat dalam upaya pemberantasan narkoba di dalam negeri.

“Pemerintah harus merangkul seluruh organisasi-organisasi keagamaan, kepemudaan, dan memanfaatkan semua lembaga pendidikan pada seluruh jenjang untuk melakukan upaya pendidikan, pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba. Kita harus menyatakan perang terhadap narkoba. Sebuah perang semesta,” tutupnya. (ike/red)