Beranda Headline Kapolri Ingatkan Demokrasi bukanlah Absolute Freedom

Kapolri Ingatkan Demokrasi bukanlah Absolute Freedom

240 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengingatkan bahwa demokrasi adalah kebebasan yang memiliki batas dan aturan. Sehingga demokrasi tidak bisa diartikan sebagai absolute freedom.

“Absolute Freedom, yakni demokrasi dilakukan sebebas-bebasnya tanpa ada batasan. Ini tidak boleh,” kata Kapolri dalam acara Pelantikan Pengurus ProDEM di Hotel Acacia Jakarta, Selasa (24/1/2/107).

Ia pun menyinggung pula terkait dengan kasus makar yang sempat menjadi perbincangan publik beberapa waktu yang lalu itu. Ia menegaskan jika Indonesia tidak melarang adanya diskusi dan kritik terhadap pemerintah.

Namun yang tidak boleh adalah dikatakan Kapolri, yakni berdiskusi dan mengumpulkan massa untuk bertujuan melakukan gerakan aksi dan menumbangkan pemerintah dengan cara inkonstitusional.

“Menggerakkan massa dengan cara-cara inkonstitusional itu tidak boleh. Silahkan berdiskusi mau ngomong apa aja boleh selama itu sifatnya kritik dan bergerak melalukan gerakan-gerakan konsistusional, silahkan karena itu hak berpendapat dan berekspresi,” terang Kapolri.

“Tapi kalau kumpul terus mengajak masyarakat untuk ramai-ramai demo, ke DPR dan memaksa anggota dewan menggelar sidang istimewa untuk menjatuhkan orang (penguasa) itu. Dan ini di UU disebut makar. Ini tidak boleh,” lanjutnya.

Jenderal polisi bintang empat tersebut menilai jika penggulingan sebuah rezim kekuasaan dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional, justru akan menjadi rekam jejak yang buruk bagi Indonesia ke depannya.

“Kalau pemerintah bisa ditumbangkan dengan cara-cara inkonstitusional, maka akan jadi preseden buruk bagi Indonesia, dan lama-lama Indonesia akan seperti Amerika Latin,” tukasnya.

Lebih lanjut, Kapolri mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi, namun demokrasi yang berjalan adalah demokrasi yang berasaskan pancasila. [mib]