Dewan Pertimbangan MUI
Rapat pleno ke 22 Dewan Pertimbangan MUI di gedung Majelis Ulama Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. [istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengatakan bahwa dalam rapat pleno yang digelar di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, menyatakan seluruh peserta rapat kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan penghayatan kepercayaan masuk dalam kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Yang tadi disampaikan banyak anggota dewan pertimbangan MUI yang terdiri dari para pimpinan ormas Islam dan tokoh-tokoh ulama perorangan adalah sebuah penyesalan kekecewaan,” kata Din di kantor MUI di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Selain berpotensi akan menjadikan polemik besar karena putusannya sangat kontroversial, Din pun menyayangkan mengapa MK tidak mengundang para pihak dan tokoh agama untuk dimintai pendapatnya terkait dengan keputusan tersebut. Din justru memandang jika MK seperti sengaja meloloskan itu.

“Ini menimbulkan kontroversi dalam kehidupan nasional. Dan dibahas oleh MK, nyaris secara diam-diam dan tidak mengundang pihak-pihak yang seharusnya diundang,” imbuh Din.

MK Persilahkan Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom KTP

Diketahui, dalam sidang pembacaan utusan di Gedung MK di Jakarta Pusat, Hakim MK Saldi Isra menyampaikan bahwa, dalam kolom KTP nantinya dapat dicantumkan Penghayat Kepercayaan untuk menyikapi tertib administrasi.

Hal ini disampaikannya lantaran begitu banyaknya penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga mereka dapat mendapatkan hak yang sama dan sah sebagai penduduk dan warga negara Idonesia.

“Bahwa agar tujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai ‘penghayat kepercayaan’ tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK ataupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain,” Saldi Isra di Jakarta, Selasa (7/11/2017) lalu.

Saldi menuturkan, untuk menjamin hak konstitusional para pemohon, kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU Adminduk harus mencakup penganut penghayat kepercayaan.

Menurut MK, perbedaan pengaturan antarwarga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional.

Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik.

Oleh karena itu, MK memutuskan kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.