Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Komite I DPD juga mencatat adanya kelemahan pembinaan dan kontrol dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah (otda) seperti yang terjadi di Papua.

Hal ini pun seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komite I DPD, Benny Rhamdani. Ia mengajak bahwa terbitnya UU nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat kurang diikuti pembinaan dan pengawasan secara matang. Dan itu jelas dengan tak kunjung meningkatnya kualitas ekonomi rakyat timur Indonesia itu.

“Sampai hari ini keberadaan Papua belum berkembang sebagaimana yang diharapkan,” jelas Benny di gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Padahal, sambungnya, Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Namun pemerintah belum juga melakukan optimalisasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam implementasi UU Otsus, agar pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Papua semakin bisa diimplementasikan.

“Untuk itu, kami memandang perlu adanya kesamaan visi, langkah dan strategi antar kementerian atau lembaga untuk menyusun grand design,” ujarnya.

Benny mengatakan bahwa, sejauh ini Komite I DPD menaruh hati untuk Papua dengan mendorong kajian pelaksanaan Otsus di Papua, yang menguatkan substansi dan ruh Otsus itu sendiri.

“Harapan kami sejalan dengan kehendak kuat masyarakat Papua untuk menyempurnakan UU No. 21 Tahun 2001,” terang dia.

Pada penutupan masa sidang V DPD, Benny juga menyinggung permasalahan daerah perbatasan. Pasalnya, masalah perbatasan merupakan masalah klasik yang mencuri perhatian banyak pihak. Namun upaya nyata untuk menjadikan perbatasan sebagai etalase NKRI masih jauh dari keberhasilan.

“Kami juga menandai indikasi terjadinya ego sektoral antara kementerian atau lembaga terkait. Sehingga terkesan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tidak mampu mengkordinasikan secara optimal,” jelas Benny. (fan/mib)