Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta – Waketum DPP PAN Viva Yoga menilai kriteria 200 ulama yang di rilis Kementerian Agama yang menjadi pusat perhatian publik perlu dianulir.

“Menurut saya hal ini harus dianulir lah,” tegad Viva Yoga, di Kantor Indemo, Rabu (23/5/2018).

Lebih lanjut, Viva Yoga mempertanyakan tujuan diadakan pendataan ulama tersebut. Dia menuding dibalik manuver Menteri Agama itu ada motif politik yang dinilai tidak baik dalam kerukunan internal umat beragama Indonesia.

“Motif-motif politik seperti ini sangat tidak baik di dalam kerukunan internal umat beragama Indonesia,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Viva Yoga, pemerintah itu melakukan kebijakan yang merangkul seluruh Da’i-da’i yang ada di Indonesia, yang terkadang berbeda pemikiran. Dan perbedaan pemikiran itu harus berada di dalam satu platform. Dijelaskannya, dalam kerangka tidak mendirikan Negara Islam, karena Indonesia sesuai dengan keputusan bersama sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bahwa negara Indonesia merupakan negara nasional, itu sudah selesai.

“Jadi kemudian kalau ada motif politik, itulah yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan tafsir pada Ulama dan umat, sehingga akan menimbulkan kerancuan dalam berpendapat,” bebernya.

Selain itu, dia memandang, apa yang dilakukan Kemenag tersebut justru berpotensi menimbulkan konflik. Maka itu, ebaiknya pemerintah tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang blunder yang tidak berdampak untuk mencerdaskan bangsa, tidak baik begitu jadi lebih baik dianulir saja.

“Jangan sampai Kemenag itu menjadi alat pemecah umat, karena di Indonesia itu juga ada umat Islam, Nasrani, Hindu dan Budha, namun apa sih urgensinya,” sebutnya.

Dia kembali menegaskan bahwa kebijakan Kemenag terlihat sangat politis sekali di dalamnya, sehingga delegitimasi Presiden Jokowi dengan kebijakan seperti itu. Pencitraan atau daya terima umat Islam dengan dikeluarkannya kebijakan Kementerian Agama seperti itu merupakan bagian proses deligitimasi politik Presiden Jokowi di mata umat, hal ini sangat berbahaya.

“Pokonya kebijakan itu harus dicabut, karena ulama-ulama yang ada di Indonesia ini memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi. Kalau kemudian berbeda Tafsir dan pemikiran, hal ini akan menimbulkan permasalahan atau konflik,” pungkasnya.