Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa politik identitas masih menjadi ancaman yang pelik di pemilu 2019.

“Yang lebih mengkhawatirkan sekarang ada dua hal, yaitu menguatnya politik identitas dan situasi keamanan,” kata Karyono dalam diskusi publik bertemakan “Potensi Ancaman dan Kerawanan Pemilu Serentak 2019” di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

Ancaman keamanan yang dimaksud Karyono diantaranya adalah serangan teror pembakaran kendaraan di kawasan Jawa Tengah hingga Jawa Timur beberapa waktu yang lalu.

“Banyak teror seperti pembakaran kendaraan di Solo, Temanggung, Semarang hingga melebar ke Jawa Timur. Bahkan ada ledakan di Senayan waktu debat kedua,” ujarnya.

Kemudian Karyono juga mengatakan bahwa politik identitas yang terjadi di Pemilu 2019 lebih banyak mengangkat isu SARA.

“Kan kita tahu ada narasi politik dari ayat sampai mayat, yang tidak pilih ini gak disholatkan dan sebagainya,” terangnya.

Bahkan ia pun menilai serangan politik identitas semacam itu merupakan bagian dari sekuel dari pilkada DKI Jakarta lalu.

“Apa yg terjadi spt sekarang sentimen SARA dan agama adalah residu pemilu 2018. Sampah 2018 masih dihantarkan sampai sekarang, ini lama. 5 tahun mendatang belum tentu bisa disembuhkan,” paparnya.

Maka dari itu ia menyerukan agar pola pertarungan politik semacam itu bisa ditinggalkan karena tidak sehat bagi iklim demokrasi di Indonesia.

“Pola pertarungan politik jika seperti ini dibiarkan maka ini kemunduran bagi demokrasi kita. Tapi lebih dari itu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan bisa timbulkan keretakan sosial dan mengobatinya ini lama lho,” tegasnya.

Lebih lanjut, pengamat politik senior ini menyampaikan bahwa pemilu harus dijalani dan dilalui dengan baik tanpa ada rasa ketakutan dan saling membenci.

“Pemilu itu harus dilakukan tanpa rasa takut, saling benci, saling caci dan saling perankan antagonis. Tapi pemilu adalah instrumen demokrasi untuk menentukan pemimpin terbaik,” pungkasnya.

“Siapapun pemimpinnya adalah orang yang dihasilkan dari proses pemilu yang demokratis,” tutup Karyono. (noe)