Irman Gusman
Irman Gusman. [foto : jpnn]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku berang dengan sikap yang dilakukan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman dalam dugaan kasus suap impor gula.

Dalam kicauannya, mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, penanganan tim penyidik KPK terhadap pimpinan lembaga negara tidak memiliki etika dan upaya praduga tak bersalah.

“Baru mendengar kabar betapa kesulitan Yg dihadapi @IrmanGusman_IG di tahanan membuat dia sangat tertekan. Rupanya yang menginterogasi Pak @IrmanGusman_IG tanpa membawa surat tugas sama dengan Yg saya usir di DPR itu,” kicau Fahri dalam akun Twitternya, Rabu (21/9/2016).

“Tidak ada lagi etika kepada pimpinan lembaga negara. Tidak ada lagi praduga tak bersalah,” sambungnya.

Saat penangkapan hari Jumat (16/9/2016) malam tersebut, tim penyidik KPK dianggap Fahri juga tidak ada etika sama sekali. Bahkan nada ancaman akan melakukan pemborgolan saat akan digelandang ke gedung KPK pun sampai harus terjadi.

“Dia (tim penyidik) berteriak dan mengancam @IrmanGusman_IG seperti dia maling ayam atau jemuran. Seperti PKI menjemput dewan jenderal,” tulis Fahri.

“Bapak menerima suap! Bapak sering menelpon pejabat! Ikut kami ke KPK atau kami borgol!”sebagian yang @IrmanGusman_IG rekam,” sambungnya.

Dengan perlakuan tim penyidik KPK tersebut, Fahri pun begitu menyayangkan sekali. Betapa tidak beretikanya penanganan KPK terhadap seorang pejabat negara seperti Irman Gusman.

“Hari ini kita tahu bagaimana para penyidik ini bekerja seperti komunis tanpa agama, tanpa Etika,” tukasnya.

Terlebih lagi, Fahri mengatakan bahwa KPK pun memberikan batasan siapa saja yang bisa bertemu dengan Irman Gusman di tahanan. Tidak siapapun yang boleh bertemu sekalipun keluarga maupun rekannya kecuali pengacara Irman sendiri.

“Saya baru dengar dari Pak @fadlizon bahwa @IrmanGusman_IG tidak boleh didatangi kecuali terbatas oleh lawyer. Hal ini akan diberlakukan selama 10 hari ke depan sehingga istrinya dan anaknya pun tak dapat bertemu,” ujar Fahri.

Fahri pun menilai kuat jika dalam menjalankan SOP, KPK lebih tidak membutuhkan Undang-undang dalam pelaksanaanya. Bahkan ia pun sampai mempertanyakan komisi hukum DPR RI dalam kasus tersebut.

“Tapi sepertinya SOP mereka lebih tinggi dari UUD 1945. Moral mereka di atas segala bangsa. Mana komisi hukum @DPR_RI kita ini? Apakah memang ini yang kita mau? Atau kita memang Sudah tidak mau peduli?,” tandasnya.

[rel]