logo, DPD RI
*istimewa
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Wakil DPD RI, Farouk Muhammad menyambut baik berbagai masukan dari Forum Rektor Indonesia (FRI). Apalagi menurutnya, apa yang dilakukan FRI selama ini kepada DPD RI sangat real dan memiliki andil secara objektif kepada lembaganya.

“Perjuangan kami diukur secara objektif dari FRI yang mewakili cendekiawan. Mereka bukan saja konstituen dari DPD dan DPR, tapi di Indonesia organisasi-organisasi seperti FRI patut diperhitungkan,” jelas Farouk Muhammad di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil ketua DPD RI lain yakni GKR Hemas pun memiliki harapan besar, yakni FRI terus mengawal dan ikut memikirkan sistem ketatanegaraan yang saat ini sedang digarap oleh DPD RI.

“Urgensi amandemen ini supaya memperbaiki sistem ketatanegaraan yang tumpang tindih, serta penguatan kewenangan DPD RI supaya kami semakin maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tukas Hemas.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (BPKK) DPD RI, John Pieris pun menilai evaluasi pasal-pasal yang belum sempurna bisa dilakukan perbaikan.

Bahkan menurutnya, salah satu pasal yang menjadikan DPD RI lemah adalah pada Pasal 20 ayat 2 yang memiliki bunyi, setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden Indonesia untuk mendapatkan persetujuan bersama. Padahal di sisi lain, seharusnya DPD RI sebagai perwakilan daerah perlu memiliki andil dalam menentukan persetujuan atau tidaknya.

“Disitu tidak menyebutkan DPD, jadi kita tidak bisa mengawal aspirasi masyarakat dengan optimal,” ujar senator asal Maluku itu.

Sementara di sisi lain, perwakilan dari Forum Rektor Indonesia (FRI) dari Universitas Bina Nusantara, Sudartha mengatakan, pihaknya berjanji akan membantu menghubungkan DPD RI, dengan berbagai forum akademik untuk menyampaikan amandemen kelima. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat akademis bisa terbuka mata dan fikirannya dengan upaya tersebut. [rel]