DPD RI, FRI
DPD RI saat menerima kunjungan audiendi dengan Forum Rektor Indonesia (FRI).
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Sejauh ini, lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI seperti tidak memiliki kekuatan apapun terkait dengan regulasi, apalagi mewakili daerah yang menjadi senatorialnya.

Hal ini pun disampaikan oleh Suyatno. Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) tersebut menilai hanya ada dua alasan yang dimiliki oleh DPD RI saat ini, apakah tetap seperti ini menjadi macan ompong dan harus segera dibubarkan, atau diberikan suntikan kekuatan untuk memiliki kewenangan utamanya.

“Pilihan posisi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hanya ada dua, yaitu diperkuat atau dibubarkan. DPD RI tidak punya kewenangan terutama legislasi,” kata Suyatno di DPD RI, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Baginya, kekuatan utama berupa legislasi harus benar-benar dimiliki oleh DPD RI. Suyatno mengaku akan sangat pesimis jika daerah yang menjadi perwakilan dari masing-masing senator DPD RI akan berkembang, apabila kewenangan utama tidak benar-benar dimiliki mereka lagi.

Betapa tidak, Suyatno menegaskan jika berbagai keluhan daerah hanya akan menjadi curhatan basi lantaran DPD sendiri tidak memiliki kekuatan real untuk menyelesaikan masalah daerah.

“DPD sekarang sama seperti kita hanya memberi masukan, padahal DPD adalah perwakilan riil dari daerah-daerah,” tukasnya.

Ia mengingatkan jika pihaknya sudah melakukan 5 pokok kerja secara akademis, yakni kajian terkait dengan amandemen selama tiga tahun. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pengembalian kekuatan utama DPD RI. Bahkan hasil kajian tersebut dikatakan Suyatno sudah sampai di meja pimpinan DPR, MPR, dan DPD sendiri.

Hanya saja dalam kesempatan yang sama, Wakil dari Universitas Binus, Sudartha pun menegaskan upaya tersebut tidak akan cukup, jika DPD sendiri yang tengah didorong tidak melakukan tindakan apapun di wilayah politis untuk mewujudkan kembalinya kekuatan utama mereka.

“Selain masukan akademis, pertarungan politik juga diperlukan dalam perjuangan DPD RI ini. Jangan sampai penguatan kewenangan DPD ini diartikan pelemahan kewenangan lembaga lain,” ujar Sudartha. [rel]