Sertifikat Tanah [NET]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Mohamad Ali mengatakan bahwa proyek bagi-bagi sertifikat gratis ala pemerintahan Joko Widodo tidak bisa disebut sebagai program Reforma Agraria. Hal ini disampaikannya lantaran Reforma Agraria yang sesungguhnya sama sekali tidak terwujud dalam proyek bagi-bagi sertifikat tanah tersebut.

“Sertifikasi tanah itu bukan Reforma Agraria. Reforma Agraria itu harus mengubah struktur monopoli tanah jadi bukan sertifikasi,” kata Ali ketika ditemui Redaksikota di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018).

Bahkan ia menegaskan jika bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo tersebut malah membuat kasus monopoli tanah semakin berkembang biak.

“Sertifikat tanah itu akan mempermudah tuan-tuan tanah untuk memonopoli tanah, ini yang kita tentang,” terangnya.

Pelanggaran proyek Sertifikasi Tanah

Kemudian Ali juga menyampaikan berdasarkan temuan dari pihaknya selama ini, ditemukan adanya 4 (empat) dasar pelanggaran yang terjadi di program Sertifikasi Tanah yang digarap oleh pemerintahan Jokowi-JK tersebut. Beberapa diantaranya adalah pembuatan sertifikat ternyata tidak murni gratis seperti yang dikampanyekan selama ini oleh pemerintah pusat.

“Sertifikat itu tidak gratis, enggak ada yang gratis. Bayarnya alasannya untuk ukur (tanah), pembelian materai, administrasi, fotokopi dan sebagainya, besarannya antara Rp300-Rp700 ribu per sertifikat,” ungkap Ali menyampaikan hasil temuan timnya.

Bahkan Ali juga melihat pungutan itu juga didorong adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Mendes PDTT Nomor : 25/SKB/V/ 2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017. Dalam SKB tersebut, tercantum besaran biaya pengurusan sertifikasi tanah berdasarkan golongan. [download SKB 3 Menteri]

“Tapi (SKB) ini kan dikeluarkan pada 2017. Padahal sebelumnya kan bilang gratis,” tegasnya.

Kemudian ia juga nenyindir Presiden Joko Widodo yang membuat program bagi-bagi sertifikat langsung kepada warga. Baginya agenda tersebut hanya untuk seremonial semata lantaran sertifikat tersebut banyak yang justru tertahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena persoalan administrasi yang belum tuntas.

“(Pembagian sertifikasi tanah) Itu hanya seremonial. Di beberapa tempat terus foto-foto seremonial dan sertifikat kembali ke BPN dan sampai sekarang belum dikembalikan itu (terjadi) di beberapa tempat. Alasannya ditarik lagi ke BPN karena belum ada tanda-tangan BPN,” terangnya.

Terakhir masalah yang muncul dari hasil investigasi timnya di AGRA adalah status sertifikat tanah yang dibagikan kepada warga ternyata juga ada yang tidak bisa digunakan untuk agunan. Hal ini salah satunya adalah karena banyak tanah sertifikasi tersebut yang berada di sekitar kawasan pembangunan nasional sehingga tidak laku ketika dibawa ke bank.

“Yang akan sangat bermasalah itu adalah sertifikat-sertifikat yang dibagikan adalah dari tanah-tanah dari proyek-proyek strategis nasional,” tambahnya.

Bahkan Ali juga mengatakan ada temuan jika tanah yang didaftarkan dalam proyek sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ternyata diberikan stample sebagai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kondisi ini ditemukan di Kalmiantan Utara sehingga warga yang mendapatkan sertifikat tersebut tidak bisa diterima ketika diagunkan ke Bank.

“Soal sertifikasi PTSL diberikan stample BPHTB. Kemudian sertifikat tersebut baru bisa ditandatangani ketika pemilik atas nama di sertifikat tersebut melunasi BPHTB dan PPH. Ini terjadi di Kalimantan Utara,” imbuh Ali.

Reforma Agraria harus dibarengi dengan penataan

Selanjutnya, Ali juga menegaskan bahwa jika memang pemerintah pusat serius untuk melakukan reforma agraria, maka redistribusi tanah harus dilakukan terlebih dahulu dengan mekanisme penataan yang benar. Apalagi disampaikannya bahwa tanah-tanah yang dimiliki masyarakat kecil juga tidak bisa menunjang kesejahteraan mereka.

“Rata-rata 0,25 dan enggak rata karena itu berdasarkan tanah-tanah milik masyarakat itu sendiri, bukan orang dikasih tanah, dan hanya pemutihan. Program itu kan PRONA (Proyek Nasional Agraria), ini bersoal ketika dilakukan (kemudian) dibilang Reforma Agraria,” tegasnya. (ibn)