Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Mulyadi P Tamsir menilai jika keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, bisa menimbulkan segradasi hukum di mata masyarakat.

“Kita mengapresiasi objektivitas jaksa dalam melakukan penilaian terhadap kasus penistaan agama sehingga Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan penistaan agama,” kata Mulyadi dalam keterangannya, Jumat (21/4/201).

“Namun sayangnya objektifitas tersebut tidak diiringi independensi dan profesionalisme jaksa sebagai penegak hukum sehingga tuntutan jaksa penuntut umum dengan menuntut Basuki Tjahaya Purnama selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun tidak memenuhi aspek keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat,” imbuhnya.

Mulyadi menganggap keputusan JPU menuntut Ahok dengan hukuman yang ringan terkait dugaan penodaan agama dipandang sebagai bukti lemahnya hukum di Indonesia saat ini.

“Hal tersebut adalah bukti lemahnya proses penegakan hukum di Indonesia dan akan berimplikasi pada hilangnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Mulyadi pun menilai hukuman seringan itu tidak akan mampu memberikan efek jera kepada Ahok, bahkan termasuk kepada orang lain yang juga memiliki potensi yang sama.

“Putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera dan akan menjadi yurisprudensi baru pada kasus penistaan agama, serta dikhawatirkan kemudian hari akan banyak muncul kasus-kasus penistaan agama yang dapat mengancam toleransi dan keutuhan negara Republik Indonesia,” tandasnya.

Diketahui, pada persidangan lanjutan kasus dugaan penodaan agama yang digelar pada hari Kamis (20/4/2017) kemarin, JPU Ali Mukartono menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun dengan 2 tahun percobaan.

Kemudian dalam persidangan tersebut, hakim pun memberikan kesempatan bagi Ahok maupun tim kuasa hukumnya mengajukan pledoi, yang akan digelar pada persidangan lanjutan, yakni pada hari Selasa, 25 April 2017 mendatang.