Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan menilai bahwa ucapan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan kritikan sertifikasi tanah gratis yang dianggap “ngibul” alias bohong, hanya sebuah kritikan terhadap pemerintahan saat ini.

Apalagi ia mengatakan pembagian sertifikat gratis ala Joko Widodo bukanlah Reforma Agraria, sementara dalam kampanyenya dulu di 2014 Jokowi pernah berjanji tentang reforma agraria itu.

“Pak Amien Rais bilang Jokowi bohong ya karena dia mau bilang ke Jokowi bahwa lu dulu pernah janji soal reforma agraria. Jangan soal sertifikasi tanah karena itu bukan reforma agraria dan itu isu pelayanan publik yang sudah lama,” kata Syahganda dalam diskusi “Sertifikasi Tanah : Manipulasi atau Reformasi Agraria?” di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018).

Selain itu, persoalan program revolusi mental yang sempat disampaikan Joko Widodo dalam halaman opini Kompas tahun 2014 lalu juga menjadi perhatian Syahganda. Ia menilai apa yang disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta dalam opininya itu sama sekali tidak tercermin saat dirinya memimpin Indonesia selama ini.

“Apalagi Jokowi pernah tulis di Kompas soal revolusi mental, apa yang ditulis Jokowi itu antitesis dari era Soeharto dan SBY, bahwa kalau di era itu ada hutang kita tidak hutang, era itu ada impor kita tidak impor. Tapi faktanya, sekarang tidak seperti itu,” ujarnya.

“Katanya lu beda dari yang itu, kok malah lebih buruk sekarang. Itu yang mungkin mau disampaikan Amien Rais ke Jokowi,” tambahnya.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa saat mengisi diskusi di Bandung pada Minggu (18/3/2018) lalu, Amien Rais menuding pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi merupakan kebohongan. Di saat Pemerintah sibuk membagikan serifikat tanah, Amien menyebut ada 74 persen negeri ini dikuasai kelompok tertentu.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat (oleh Presiden Jokowi), bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?,” ujar Amien.